Komnas HAM: Konflik Agraria Terus Terjadi Akibat Regulasi Ruwet

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik megatakan, konflik agraria tahun lalu memang menimbulkan dampak yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Sebab, kata dia, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling lempar tanggungjawab terkait konflik agraria ini. Hal ini akibat banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih.

"Jadi, memang ada keruwetan dari sisi regulasi siapa yang harus bertanggung jawab," kata Taufan dalam acara peluncuran Catatan Akhir Tahun 2019 KPA tentang Konflik Agraria, di Cemara 6 Galeri Museum, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Komnas HAM sendiri, diakui Taufan telah mengingatkanMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat masih menjabat sebagai Kapolri, agar mengantisipasi eskalasi konflik agraria yang akan terus meningkat kedepannya.

"Nyatanya, imbauan antisipasi itu tidak juga didengarkan oleh pemerintah. Baik antara Pusat dan Daerah juga saling lempar tanggung jawab. Karena ini kan tumpang tindih," katanya.

Oleh karena itu, Taufan berharap pemerintah bisa memperbaiki paradigmanya terkait pola pembangunan, yang saat ini tengah digalakkan.  

"Di luar itu, paling penting paradigma pembangunan kita seperti apa," demikian Taufan.

Berdasarkan catatan Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA), 109.042 keluarga yang terdampak berasal dari 279 urusan konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 hektar.

Selain itu, eskalasi kekerasan yang terjadi di dalam konflik agraria 2019 juga meningkat. Hal itu terlihat dari penanganan penyelesaian konflik agraria oleh aparat dilakukan secara brutal.