Pelantikan Bupati Talaud Berujung Konflik, Nasdem Desak Mendagri Tegas

Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad M Ali mengatakan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tidak boleh bersikap ambigu.

"Mendagri Tito Karnavian harus segera meminta Gubernur Sulut melantik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Talaud yang sudah terpilih melalui mekanisme yang sah pada Pilkada 2018 lalu," ujar Ali dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/1).

Ia pun khawatir terkatung-katungnya pelantikan bakal meluaskan konflik horizontal di masyarakat.

"Ini yang harus kita cegah. Sikap tegas Mendagri jelas sangat dinantikan, khususnya oleh masyarakat Talaud," jelas Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR itu.

Di sisi lain, unjuk rasa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang seharusnya dilakukan Juli 2019 silam seharusnya tak terjadi seandainya pemerintah pusat menunjukkan sikap tegas.

Terlebih, Kemendagri telah menerbitkan SK Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wabup Talaud Nomor 131.71-2750 dan Nomor 132.71-2751 tertanggal 1 Juli 2019. Bahkan, Mendagri telah mengeluarkan surat Nomor 131.71/7419/SJ pada 5 Agustus 2019 kepada Gubernur Sulut yang meminta gubernur melantik Bupati dan Wakil Bupati Talaud periode 2019-2024.

Atas dasar itu, ia berharap persoalan di perbatasan paling utara Indonesia ini menjadi perhatian serius pihak Mendagri.

"Ketegasan sangat dibutuhkan agar situasi yang sifatnya bisa merugikan masyarakat Kabupaten Talaud dapat dihindari," imbuhnya.

Ratusan warga Talaud mendatangi Kantor Bupati Talaud, Kamis siang (9/1). Mereka berunjuk rasa mendesak dilantiknya Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga yang menjadi pemenang pada Pilkada Kabupaten Talaud 2018 lalu.

Pada awalnya demo berlangsung dengan tertib. Tak lama kemudian, situasi memanas saat aparat membuang tembakan peringatan. Saat itu juga demonstran membalas dengan lemparan batu ke arah Kantor Bupati. Alhasil terjadi kericuhan dan sejumlah kaca pun pecah.