PDIP Harus Contohkan Taat Hukum Meski Berstatus Partai Penguasa

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane/Net

Rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dalam kasus suap komisioner KPU mendapat hambatan.

Saat akan melakukan penyegelan di Kantor DPP PDIP, tim dari lembaga antirasuah dihalangi pihak kemanan untuk masuk ke kantor parpol berlambang kepala banteng itu.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, PDIP sebagai partai besar dan berkuasa saat ini seharusnya memberikan contoh taat hukum.

“Meskipun PDIP partai besar dan partai penguasa, mereka harus mampu memberi contoh bahwa mereka taat hukum dan harus mendukung KPK menggeledah DPP-nya,” kata Neta saat dihubungi, Kamis (9/1).

Namun demkian, sambung Neta, KPK dalam melakukan kegiatan penggeledahan, pemeriksaan, dan pencarian alat bukti harus dilengkapi surat tugas. Dengan demikian,siapapun tidak boleh menghalangi petugas lembaga antirasuah.

“Meskipun PDIP partai besar dan partai penguasa,” jelas Neta.

Neta menambahkan, jika petugas KPK memang tidak membawa surat tugas yang jelas lalu hendak memaksa melakukan penggeledahan terhadap kantor DPP PDIP, maka pengurus PDIP berhak mengusirnya.

Saat ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Empat tersangka tersebut yakni, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan dua pihak pemberi suap yakni, Caleg dari PDIP, Harun Masiku dan pihak swasta, Saeful.
EDITOR: DIKI TRIANTO
Tag:

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Taufiqurrahman: Demokrat Diacak-acak Karena Sering Bertolak Belakang Dengan Kebijakan Pemerintah
Politik

Taufiqurrahman: Demokrat Dia..

07 Maret 2021 17:19
Sekjen Gerindra: Bangsa Indonesia Berhutang Kepada Ulama Dan Kiai NU
Politik

Sekjen Gerindra: Bangsa Indo..

07 Maret 2021 16:41
Partai Demokrat Bentuk Aliansi Rakyat Penyelamat Demokrasi
Politik

Partai Demokrat Bentuk Alian..

07 Maret 2021 16:27
Supaya Tidak Dikenang Restui Sabotase Demokrat, Jokowi Segera Copot Moeldoko
Politik

Supaya Tidak Dikenang Restui..

07 Maret 2021 15:06
Mubes Ika Akuntansi Trisakti, Boy Nasution Terpilih Sebagai Ketua Umum
Politik

Mubes Ika Akuntansi Trisakti..

07 Maret 2021 14:52
Gelar Mubes IV Di Cirebon, Kosgoro 1957 Agendakan Pemilihan Ketua Umum Dan Susun Program Kerja
Politik

Gelar Mubes IV Di Cirebon, K..

07 Maret 2021 14:23
Andi Arief: Jika Tak Ingin Dijerat Pidana, KLB Abal-abal Jangan Libatkan Notaris
Politik

Andi Arief: Jika Tak Ingin D..

07 Maret 2021 14:12
Sandiaga Uno Gandeng Uni Emirat Arab Kembangkan Potensi Ekonomi Kreatif
Politik

Sandiaga Uno Gandeng Uni Emi..

07 Maret 2021 13:56