Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyouno menyebut tidak didukungnya fungsi perbankan itu bertolak berlakang dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan produksi sawit lokal.
"Padahal program Kangmas Joko Widodo untuk mengurangi impor migas salah satu dengan pengembangan B30 yang berbahan dasar CPO yang dihasilkan dari perkebunan sawit hingga nantinya juga akan menargetkan B50," ujar Arief kepada wartawan, Senin (13/1).
Arief menyebutkan, akibat kebijakan itu banyak keluhan pengusaha perkebunan sawit di Kalimantan yang banyak dihambat dalam pencairan kredit dari bank BRI.
"Misalnya masalah kredit untuk pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) yang sudah di setujui pencairan kreditnya, tetapi pengucuran kreditnya di perlambat sehingga pembanguan PKS jadi terlambat untuk bisa menghasilkan CP0," jelasnya.
Dia contohkan seperti pemberian kredit PKS dengan nilai Rp80 milyar dan sudah cair Rp30 milyar. Tetapi yang selebihnya diperlambat.
Padahal, kata dia, sudah ada konfirmasi dari konsultan yang ditunjuk oleh BRI untuk BRI mencairkan sisa pinjaman tersebut ke pembangunan PKS
"Akhirnya banyak PKS yang terhambat dalam pembangunan PKS, nah kalau sudah begini dipastikan akan menghambat program Presiden Joko Widodo," katanya.
"Nah Erick Thohir harus segera beres-beres manajemen BRI agar menjadi bank yang memang core bisnis menyokong sektor pertanian, perkebuna dan perikanan," demikian Arief.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Menteri BUMN, Erick Thohir harus menganti semua Direksi BRI karena tidak mendukung fungsi intermediasi perbankan untuk mendukung usaha perkebunan sawit. 
_Ist.jpg)
BERITA TERKAIT: