Melalui jurubicara Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo menegaskan saat ini tengah bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti Kementerian BUMN dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menangani kasus tersebut.
"Menhan berkepentingan dengan kasus ASABRI meski ASABRI adalah BUMN yang secara hierarkis di bawah Koordinasi Kementerian BUMN," ujar Dahnil kepada wartawan, Selasa (14/1).
Pasalnya, seperti yang dikatakan Dahnil, total aset PT ASABRI sebanyak Rp 35,188 triliun berasal dari uang iuran pensiunan prajurit TNI/Polri dan PNS TNI/Polri, termasuk PNS Kemhan.
Di mana uang tersebut diambil dari potongan gaji pokok mereka tiap bulannya sebesar 4,75 persen untuk pensiun dan 3,25 persen untuk tunjangan hari tua.
"Jadi, Pak Menhan ingin memastikan dana prajurit tetap aman dan tidak terganggu," lanjutnya.
Tidak dijelaskan bagaimana detail langkah-langkah yang akan dilakukan Prabowo untuk ke depannya dalam menangani kasus ini. Namun, saat ini Prabowo masih mempelajari dan menunggu informasi lengkap mengenai kasus ASABRI dari Menteri BUMN Erick Thohir dan BPK.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: