Jokowi Harus Tetapkan Posisi Harjono, Dewas KPK Atau Ketua DKPP?

Harjono/Net

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) memperhatikan beberapa hal pasca OTT Wahyu Setiawan yang hampir sepekan sejak, Rabu (8/1).

Beberapa hal tersebut di antaranya, kasus OTT terhadap Wahyu Setiawan oleh berbagai pihak terkait perlu memberikan kejelasan kepada publik.

Sekjen KIPP, Kaka Suminta mengatakan, karena hal tersebut terkait hak publik akan informasi dan kewajiban lembaga-lembaga negara memberikan informasi yang jelas dan memadai untuk kepentingan publik, khususnya dari KPK dan KPU.

"Dari pemberitaan dan informasi yang berkembang di masyarakat, ada kejanggalan yang ditangkap publik, terkait kinerja KPK dan pemberian informasi dari KPK dalam kasus ini," kata Kaka Suminta kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/1).

Menurut Kaka, ada dua agenda besar yang harus menjadi perhatian publik, yakni membangun kembali kepercayaan publik kepada KPU, dan menjawab keraguan publik terhadap KPK pasca pemberlakuan regulasi baru serta kiprah komisioner KPK yang baru, karena dalam beberapa hal banyak dipertanyakan masyarakat dan media.

"KPK perlu memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada publik tentang perkembangan kasus OTT terhadap Wahyu Setiawan, termasuk menyeret siapapun pihak yang terlibat, dan termasuk adanya dugaan petinggi parpol tertentu yang diduga terlibat, untuk membuktikan bahwa KPK bekerja secara profesional dan memandang setiap orang sama di hadapan hukum," papar Kaka.

Kaka Suminta juga menegaskan, keberadaan salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang masih menjabat sebagai Ketua DKPP, perlu segera didefinitifkan sebagai anggota Dewas KPK atau masih menjabat sebagai Ketua DKPP.

"Mengingat adanya potensi konflik kepentingan, dalam kasus OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan atau kasus terkait lainnya," tegas Kaka.

KIPP meminta kepada Presiden Jokowi sebagai pejabat yang memberikan penugasan kepada Dewas KPK untuk segera menjadikan posisi Harjono sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.

Selain itu, juga meminta KPU untuk melakukan program integritas lembaga dengan menyusun program dan evaluasi, terprogram dan terukur.

KIPP juga meminta Bawaslu untuk terus melakukan pengawasan proses hukum Wahyu Setiawan dan bersikap serta bertindak sesuai dengan paraturan perundang-undangan.

"KIPP juga meminta kepada DKPP untuk melanjutkan proses peradilan etika dalam kasus Wahyu Setiawan, serta pihak-pihak lain dari penyelenggara pemilu yang terlibat," tegas Kaka.

Kolom Komentar


Video

Negara yang Ditakuti Yahudi di Timur Tengah Cuman Dua, Iran dan Turki

Rabu, 16 September 2020
Video

Orang Yahudi Bikin Terowongan untuk Beribadah di Bawah Masjid Al-Aqsa

Rabu, 16 September 2020

Artikel Lainnya

Sembari Menunggu Vaksin Jadi, Kemampuan Preventif Harus Digencarkan
Politik

Sembari Menunggu Vaksin Jadi..

18 September 2020 12:45
Fadli Zon: Pak Mahfud, Apa Tidak Lebih Tepat Kita Sandang Cukongkrasi?
Politik

Fadli Zon: Pak Mahfud, Apa T..

18 September 2020 12:28
Gagal Lolos Pilkada Bandarlampung, Ike Edwin Ajak Pendukungnya Pilih Rycko-Jos
Politik

Gagal Lolos Pilkada Bandarla..

18 September 2020 11:48
Kemenko Polhukam Turut Undang Bawaslu Bahas Materi Perppu Pilkada Kedua
Politik

Kemenko Polhukam Turut Undan..

18 September 2020 11:42
Diduga Pidana, Komisi III Minta Bareskrim Ungkap Aktor Intelektual Kebakaran Gedung Kejagung
Politik

Diduga Pidana, Komisi III Mi..

18 September 2020 11:30
Adhie Massardi Lebih Sepakat Kalau Ahok Jadi Menlu, Biar Yang Dimaki-maki Orang Asing Semua
Politik

Adhie Massardi Lebih Sepakat..

18 September 2020 11:27
Kena Prank Ahok Soal Pembubaran Kementerian BUMN, Begini Ungkapan Kekecewaan Relawan Jokowi
Politik

Kena Prank Ahok Soal Pembuba..

18 September 2020 11:19
Azis Syamsuddin: Sengaja Atau Lalai, Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kejagung
Politik

Azis Syamsuddin: Sengaja Ata..

18 September 2020 11:17