Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

GMNI: Pendidikan Kebangsaan Harus Jadi Program Ekstrakurikuler Sekolah

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Rabu, 15 Januari 2020, 02:35 WIB
GMNI: Pendidikan Kebangsaan Harus Jadi Program Ekstrakurikuler Sekolah
Ilustrasi/Net
rmol news logo Salah seorang pembina pramuka mengajarkan yel-yel berbau SARA kepada para siswa peserta kegiatan pramuka di SDN Timuran, Kota Yogyakarta pada Jumat (10/01/2020). Yel-yel berbunyi "Islam Yes Kafir No" yang disisipkan dalam tepuk pramuka itu diketahui oleh seorang wali murid.

Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) kembali menegaskan pentingnya pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler di sekolah.

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, mengatakan selama ini program ekstrakurikuler disusupi oleh paham intoleran, baik rohis, pramuka hingga OSIS. Untuk itu, adanya pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler sangat mendesak untuk diimplementasikan.

"Kemarin kita usulkan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler. Saat ini terbukti, program ekstrakurikuler jadi pintu masuk paham intoleran. Maka dari itu usulan kami sangat urgen," ungkap Arjuna

Menurut Arjuna, usulan GMNI menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler bukan tanpa alasan.

"Kami sudah mengkaji dan menginventarisir hasil survei. Hasilnya, program ekstrakurikuler menjadi ladang empuk bagi berkembangnya paham intoleran. Karena minim pengawasan dari pihak sekolah", tambah Arjuna

Arjuna berpendapat bahwa sudah saatnya pemerintah menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler.

Arjuna memprediksi, jika pendidikan kebangsaan tidak dilakukan dalam sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan akan berbahaya bagi keutuhan dan kebhinekaan Indonesia.

Kata Arjuna, menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler tidak bisa ditawar-tawar lagi.

"Ini sudah stadium 4. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika pemerintah tidak menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler. Berbahaya bagi masa depan kebhinekaan Indonesia", tutur Arjuna. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA