Moeldoko dengan heran mengatakan sebaiknya hal terkait KPK tanyakan kepada KPK.
"Ya, saya pikir tanyakan ke KPK, dong. KPK yang punya otoritas. Jangan tanya ke sini, salah alamat," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (14/1).
Lambannya kinerja KPK membuat sejumlah kalangan mendesak Presiden agar menerbitkan Perppu. Menurut Moeldoko masalah tersebut seharusnya dikembalikan ke KPK.
"Ini kan dua lembaga yang berbeda. Jangan nanti menjadi krusial begitu. Kita ke KPK, ini bagaimana kok bisa seperti itu? Ini menurut saya lebih tepat biar nanti gak overlap yang malah simpang siur," jelasnya
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo tak buang badan dalam menanggapi lambatnya kerja lembaga antirasuah lantaran UU KPK yang baru.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: