DKPP: Wahyu Khianati Demokrasi Karena Bersikap Partisan Terhadap Parpol

Anggota Majelis Sidang DKPP, Ida Budhiati memaparkan, putusan tersebut berdasarkan peraturan DKPP 2/2011 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Wahyu diputus terbukti melakukan pertemuan di luar kantor kesekretariatan jendral KPU RI dengan peserta pemilu, dalam hal ini partai politik.

"Tindakan teradu (Wahyu) secara nyata melanggar Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan Pasal 15 Peraturan DKPP 2/2011," kata Ida dalam sidang yang digelar di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).

Atas pelanggaran itu, Ida menyatakan tindakan Wahyu yang menerima permohonan yang diduga dimainkan 3 utusan PDIP, Agustiani Tio Fredelina, Saeful Bahri, dan Donny adalah bentuk persekongkolan.

"Sebagai amanah yang dipercayakan kepada teradu (Wahyu), sikap dan tindakan teradu yang berpihak dan bersikap partisan kepada partai politik tertentu merupakan bentuk penghianatan terhadap demokrasi," tutur Ida.

Dalam putusan ini, DKPP meminta kepada Presiden untuk menindaklanjutinya dalam kurun waktu 7 hari ke depan.