Terjadi Gelombang PHK Besar-besaran Jika Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Disahkan

Diskusi tentang Omnibus Law yang diadakan YLBHI di Jakarta/RMOL

Pemerintah melakukan  terobosan dengan merampungkan penyederhanaan (Omnibus Law) payung hukum Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.

RUU ini rencananya akan diajukan ke DPR dalam waktu dekat dan ditargetkan bisa tuntas dibahas selama tiga bulan.

Namun Omnibus Law ini mendapat penolakan dari para buruh dan kaum pekerja yang menilai RUU Cipta Lapangan kerja tak lebih hanyalah menguntungkan investor semata.

Bahkan Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif Untuk Demokrasi (Sindikasi) Ellena Ekarahendy dengan tegas menyatakan Omnibus Law adalah cara pemerintah menumbalkan kaum pekerja.

"Omnibus ini mengancam kaum pekerja. Akan terjadi gelombang PHK besar-besaran jika ini disahkan," ujarnya saat menjadi narasumber dalam diskusi publik 'Omnibus Law Untuk Siapa? ' digedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).

Ellena mengatakan, kehidupan buruh akan semakin sulit karena tidak ada jaminan bagi kaum pekerja. Selain itu,  mereka pun hanya akan menjadi pekerja temporer yang hanya mampu mencukupi kehidupannya hari ini.

Lebih lanjut Ellena menjelaskan, sejak zaman Orba Indonesia, para pekerja selalu dicekoki pikiran bahwa tanpa investasi asing dan global, maka akan sulit bertahan. Dengan narasi demikian, tanpa sadar kaum pekerja dipaksa tunduk dengan aturan yang sesungguhnya menguntungkan kaum pengusaha.

"Nama cipta lapangan kerja terkesan manis sekali ini. Namun ini hanyalah pelemahan kelas pekerja. Ini ancaman bagi kita semua.  Mereka sedang mencari secure untuk bisa bertahan dengan bisnisnya," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Bamsoet: Proses Hukum Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung Harus Tegas Dan Adil
Politik

Bamsoet: Proses Hukum Tersan..

24 Oktober 2020 18:44
Andi Arief: Jika Maafkan Gus Nur, Nahdlatul Ulama Akan Catatkan Sejarah
Politik

Andi Arief: Jika Maafkan Gus..

24 Oktober 2020 17:36
Ungkap Kebakaran Kejagung, Komisi III: Ini Bukti Polri Profesional Dan Bukan Kaleng-kaleng
Politik

Ungkap Kebakaran Kejagung, K..

24 Oktober 2020 17:29
Bukan Maju Atau Tidak, Tantangan Bagi Prabowo Apakah Menang Lawan Tokoh-tokoh Bersinar Ini
Politik

Bukan Maju Atau Tidak, Tanta..

24 Oktober 2020 16:22
Teguran Jokowi Kepada Para Menteri Bukti Manajemen Komunikasi Istana Buruk
Politik

Teguran Jokowi Kepada Para M..

24 Oktober 2020 16:14
Seperti Lurah Suhartono, Kampenye Tri Rismaharini Di Pilkada Bisa Masuk Ranah Pidana
Politik

Seperti Lurah Suhartono, Kam..

24 Oktober 2020 15:51
Peneliti LIPI: Semakin Demokratis Satu Rezim, Maka Daerahnya Akan Semakin Desentralistis
Politik

Peneliti LIPI: Semakin Demok..

24 Oktober 2020 15:23
Bukan Soal Kunjungan Ke AS, Tapi Apakah Masih Ada Peluang Prabowo Menang Setelah Kalah Dua Kali?
Politik

Bukan Soal Kunjungan Ke AS, ..

24 Oktober 2020 14:58