LPSK Siap Penuhi Permintaan Adian Napitupulu Lindungi Harun Masiku

Maneger Nasution/Net

Kasus suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan memasuki babak baru. Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyebut bahwa kader PDIP Harun Masiku yang kini berstatus sebagai tersangka KPK adalah korban.

Baginya, Harun bisa saja menjadi korban iming-iming dari Wahyu Setiawan. Sehingga layak untuk mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Boleh enggak dia datang ke LPSK minta perlindungan? Kalau menurut saya harusnya dilindungi. Kenapa, butuh kepastian," ujarnya saat diskusi “Ada Apa di Balik Kasus Wahyu?” di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1).

Menanggapi itu, Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menyanggupi. Dia lantas mengura bahwa akar masalah kasus suap Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan adalah putusan MA 57 P/HUM/2019 yang menyatakan kewenangan penetapan suara caleg yang meninggal dunia diserahkan kepada pimpinan partai politik.

Dalam hal ini, PDIP telah mengajukan permohonan kepada KPU agar perolehan suara di dapil Sumatera Selatan I milik Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia itu dialihkan ke Harun.

Namun demikian, KPU menolak putusan itu dengan alasan merujuk pada PKPU 3/2019 yang menyatakan suara Nazaruddin Kiemas hanya dimasukkan ke perolehan suara partai saja.

“Untuk itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada Harun Masiku,” terangnya kepada redaksi, Senin (20/1).

Namun begitu, sambung Maneger, perlindungan itu diberikan syarat-syarat tertentu. Di antaranya, jika tersangka kasus dugaan suap kepada Wahyu Setiawan telah memenuhi syarat formil dan materil.

Syarat formil yang perlu dipenuhi Harun adalah  dengan identitasnya dan sebagainya. Sedangkan, syarat materil yakni terkait status Harun atas dugaan penipuan yang dilakukan Wahyu terkait pengganti antar waktu (PAW) anggota DPR RI.

“Syarat materiilnya dia ditetapkan sebagai saksi dan/atau korban oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Selain itu, Harun bisa saja melaporkan atas adanya dugaan penipuan yang dilakukan Wahyu terkait PAW anggota DPR RI.

Laporan itu, nantinya bisa dijadikan dasar LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Harun. Itu bisa menjadi dasar kalau ada perkara pidana yang dia hadapi.

“Tapi tentu LPSK akan melakukan investigasi apa betul yang bersangkutan memenuhi syarat, kesaksiannya signifikan, atau perkara yang dia mohonkan untuk terlindungi itu berjalan,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Andre Rosiade: Koar-koar Ahok Hambat Investor Masuk, Baiknya Dicopot Saja
Politik

Andre Rosiade: Koar-koar Aho..

21 September 2020 00:33
Menurut Pimpinan Komisi IV DPR, Banyak Orang Berilmu Tapi Tidak Percaya Corona
Politik

Menurut Pimpinan Komisi IV D..

21 September 2020 00:07
Hadiri Pertemuan G20, Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Adalah Wake Up Call Pentingnya Investasi
Politik

Hadiri Pertemuan G20, Sri Mu..

20 September 2020 23:40
Ridwan Kamil: Melawan Covid-19 Itu Seperti Perang, Semua Harus Bela Negara
Politik

Ridwan Kamil: Melawan Covid-..

20 September 2020 23:20
Komisi II DPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu Penegakan Disiplin Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19
Politik

Komisi II DPR Minta Pemerint..

20 September 2020 22:45
Tito Karnavian: Sudah Beberapa Kali Tes, Alhamdulillah Negatif Covid-19
Politik

Tito Karnavian: Sudah Bebera..

20 September 2020 21:52
Sasmito: Keputusan Sri Mulyani Cekal Bambang Trihatmodjo Hanya Pengalihan Isu
Politik

Sasmito: Keputusan Sri Mulya..

20 September 2020 21:22
Giliran Gatot Nurmantyo Minta Pemerintah Tunda Pilkada Di Masa Pandemik
Politik

Giliran Gatot Nurmantyo Mint..

20 September 2020 20:55