Walau Sudah Dilarang Pada Sidang Sebelumnya, Tapol Papua Tetap Pakai Koteka

Tapol Papua/Net

Kuasa Hukum Aktivis Papua Surya Anta Ginting Cs, Mike Himan, memastikan kliennya akan tetap menggunakan pakaian adat Papua saat menghadiri sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Senin (20/01).

Dua tahanan politik Papua, Dano Anes Tabuni dan Ambrosius Mulait tetap mengenakan koteka dalam sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keduanya bersikukuh, walau pada sidang sebelumnya hakim sempat keberatan dengan pakaian adat yang dikenakan dua terdakwa dan menolak melanjutkan sidang. Hakim menilai pakaian mereka tidak sesuai dengan persidangan.

Dua tapol itu termasuk dalam enam aktivis Papua yang diamankan terkait dugaan makar dan pemufakatan jahat.

"Iya, para tapol hari ini juga akan memakai koteka," kata Mike, menegaskan.

Selaku kuasa hukum, Mike tidak bisa melarang para tapol ini menggunakan hak dan keinginan mereka.

"Kami kuasa hukum juga gak larang, hak-hak mereka. Kami bebaskan," kata dia.

Dia pun tak mempermasalahkan jika Hakim Pengadilan Jakarta Pusat dalam perkara ini yang diketuai oleh Agustinus Setyo Wahyu kembali menolak membacakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas Nota Keberatan atau Eksekpsi dari kuasa hukum tahanan politik ini.

Mike justru mengungkapkan kejanggalan yang dilakukan oleh pihak PN Jakpus. Mike mendapati PN setempat mengirimkan surat edaran ke pihak kepolisian terkait pengamanan sidang yang akan digelar hari ini.

Dalam surat edaran itu mereka menyebut sidang tapol Papua ini berisiko mengganggu keamanan hingga meminta kepada aparat kepolisian agar ikut mengamankan jalannya sidang.

Mike yakin, selama sidang berlangsung sejak Desember 2019 lalu tak pernah ada keributan atau aksi solidaritas dari para pendukung Tapol ini. Setiap sidang, selalu berlangsung aman dan damai.

"Padahal selama sidang dari pendaftaran hingga sekarang tanggapan eksepsi itu belum pernah aksi solidaritas, yang datang itu enggak pernah aksi, pengadilan aman-aman saja," jelasnya.

Jaksa sebelumnya mendakwa enam aktivis Papua yakni Surya Anta, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait, dan Arina Lokbere melakukan makar dan pemufakatan jahat.

Pada dakwaan pertama, keenam aktivis Papua itu didakwa melanggar Pasal 106 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau mengenai makar.

Sedangkan dakwaan kedua, Pasal 110 ayat (1) KUHP mengenai pemufakatan jahat yang didakwakan kepada keenam aktivis Papua, akibat kasus pengibaran bendera Bintang Kejora saat melakukan aksi di depan Istana Negara pada 28 Agustus 2019.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Waduh, Subsidi Kuota Internet Kemendikbud Nyasar Ke Anggota Ombudsman RI
Politik

Waduh, Subsidi Kuota Interne..

22 September 2020 12:21
Fadjroel Pastikan Pilkada Tidak Ditunda, Politikus PKB: Alasannya Janggal Dan Mengada-ada
Politik

Fadjroel Pastikan Pilkada Ti..

22 September 2020 11:51
Semakin Deras, Giliran 13 Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penundaan Pilkada 2020
Politik

Semakin Deras, Giliran 13 Ko..

22 September 2020 11:48
Siap Menangkan Pasangan Hermes, Nasdem Merauke Terus Gerakan Mesin Partai
Politik

Siap Menangkan Pasangan Herm..

22 September 2020 11:32
Pilkada Dilanjut Terkesan Menyepelekan Persoalan Covid-19
Politik

Pilkada Dilanjut Terkesan Me..

22 September 2020 11:15
Belum Masuk Daftar Pemilih Sementara? Segera Lapor Ke PPS
Politik

Belum Masuk Daftar Pemilih S..

22 September 2020 10:58
Antisipasi Banjir, Gde Siriana Minta Anggaran Pilkada Dialihkan
Politik

Antisipasi Banjir, Gde Siria..

22 September 2020 10:45
Corona Tembus 4 Ribu Saat Ditangani Luhut, Iwan Sumule: Negara Seperti Dikelola Amatiran!
Politik

Corona Tembus 4 Ribu Saat Di..

22 September 2020 10:27