Desak Pansus OJK, Pengamat: Semua Kejahatan Ekonomi Bisa Dimulai Dan 'Damai' Di OJK

Otoritas Jasa keuangan/Net

Kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya yang berujung kerugian negara harus dilihat secara mendalam hingga ke akar permasalah.

Menurut pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, DPR diimbau tak terpaku dalam membuat panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus) Jiwasraya, melainkan juga kepada lembaga pengawas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"DPR perlu memikirkan pembentukan Pansus OJK, mengingat munculnya masalah asuransi yang gagal bayar, investasi bodong, dan berbagai kejahatan keuangan oleh BUMN dan perusahaan swasta ini karena lemahnya rugulasi, pengawasan, dan sanksi yang diterapkan OJK," kata Salamuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/1).

Tak hanya itu, DPR juga dinilai perlu memikirkan revisi UU OJK dan UU sektor keuangan dalam rangkan menghadapi tantangan yang lebih berat di masa mendatang.
 
Sejauh ini, ia menilai ada kesan pembiaran yang dilakukan lembaga negara. Salah satunya dugaan pembiaran oleh OJK dan KSSK yang diketuai oleh menteri keuangan.

"Sebab tidak mungkin pihak-pihak ini tidak mengetahui aliran dana investasi, dana pensiun, dan dana asuransi seperti Jiwasraya, Bumiputera, Taspen, Jamsostek, ASABRI, Bank Mumamalat yang saat ini bermasalah," tegasnya.

Ia menduga, lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam masalah ini melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

"Termasuk mengapa Jiwasraya bisa memberlakukan bunga tinggi dalam produk investasi mereka. Atas izin siapa hal tersebut?" lanjutnya bertanya-tanya.

"Dalam kelembagaan keuangan yang ada sekarang, semua kejahatan dapat dimulai dari OJK dan dapat juga diakhiri 'damai' di OJK. Dulu saya gugat UU OJK ke MK namun kalah. Seluruh masalah yang terjadi sudah kami perkirakan mengingat luasnya kekuasaan OJK," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Waduh, Subsidi Kuota Internet Kemendikbud Nyasar Ke Anggota Ombudsman RI
Politik

Waduh, Subsidi Kuota Interne..

22 September 2020 12:21
Fadjroel Pastikan Pilkada Tidak Ditunda, Politikus PKB: Alasannya Janggal Dan Mengada-ada
Politik

Fadjroel Pastikan Pilkada Ti..

22 September 2020 11:51
Semakin Deras, Giliran 13 Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penundaan Pilkada 2020
Politik

Semakin Deras, Giliran 13 Ko..

22 September 2020 11:48
Siap Menangkan Pasangan Hermes, Nasdem Merauke Terus Gerakan Mesin Partai
Politik

Siap Menangkan Pasangan Herm..

22 September 2020 11:32
Pilkada Dilanjut Terkesan Menyepelekan Persoalan Covid-19
Politik

Pilkada Dilanjut Terkesan Me..

22 September 2020 11:15
Belum Masuk Daftar Pemilih Sementara? Segera Lapor Ke PPS
Politik

Belum Masuk Daftar Pemilih S..

22 September 2020 10:58
Antisipasi Banjir, Gde Siriana Minta Anggaran Pilkada Dialihkan
Politik

Antisipasi Banjir, Gde Siria..

22 September 2020 10:45
Corona Tembus 4 Ribu Saat Ditangani Luhut, Iwan Sumule: Negara Seperti Dikelola Amatiran!
Politik

Corona Tembus 4 Ribu Saat Di..

22 September 2020 10:27