Menhub: Tidak Boleh Mahal, Harga Tol Laut Harus Seragam

"Saya datang ke Surabaya untuk mengecek tol laut, karena ini program Presiden yang merupakan program pemerintah. Saya kesini untuk mengecek dan mengontrol harga, selama ini harganya tidak dipatok. Sehingga pedagang bisa menetapkan harganya sendiri," kata Budi di Kantor PT Pelni Surabaya, Selasa (21/1).

Dia mengatakan pengontrolan agar harga yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan harga sebenarnya. Jadi bisa seragam, jika ada yang untungnya 10 persen masih wajar, tapi kalau sudah 40 persen itu tidak wajar.

"Saya minta kepada Dirjen Laut untuk menetapkan harga jual dari perkontainer, jangan dibuat bervariasi, tetapkan harga pokoknya, ini sifatnya kompetisi. Kalau tidak mau kita kasih ke yang lain, saya minta jangan memberikan harga mahal dan tidak boleh ada monopoli," tegasnya.

Jelas Budi, harga ini terkait dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), dimana masih ada yang berbeda-beda, misalnya ada yang Rp 2 juta ada yang Rp 3,9 juta ini ke Tahuna. Makanya harus benar-benar dicek.

"Kita ingin ekonomi di Indonesia Timur ini meningkat dengan adanya tol laut. DPT juga tidak boleh melakukan sendiri-sendiri," ungkapnya.

Mantan Dirut AP II ini juga meminta kepada kepala daerah untuk care. Mereka harus berani menanyakan atau mengkroscek langsung ke Pelni berapa harga yang diberlakukan. Sehingga, pengusaha yang di daerah mendapatkan harga yang benar.

Ditanya kenapa tidak dilakukan sendiri, bukan diserahkan ke pihak ketiga atau swasta. Budi mengatakan Pelni tidak boleh melakukan sendiri, karena berdasarkan UU harus dilakukan forwarder dan ini maunya pengusaha.

"Seperti pengusaha hanya mengirim satu kontainer dan harus ngurus ke Surabaya, ini complicated. Jika terbatas 10 persen tidak masalah forwarder, kita berikan kesempatan untuk hidup, tapi jika sudah 40 persen itu tidak benar," tegasnya.

Usai dari Pelni, Budi langsung bergegas ke Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam rapat bersama dengan beberapa pejabat pelabuhan seperti KSOP dan Ka UPP dia kembali menekankan terkait dengan harga Tol Laut dan progres KUPP dalam melakukan pengukuran kapal nelayan.

"Saya mengumpulkan KSOP dan Ka UPP di seluruh Jawa Timur. Saya mengidentifikasi soal pengukuran kapal. ini kita minta diaktifkan dengan menambah tukang ukur atau melatih tukang ukur, dengan banyaknya tukang ukur bisa lebih produktif," ujarnya.

Selesai rapat, Budi berkesempatan untuk melihat langsung kapal tol laut kontainer yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah foto-foto bersama ABK kapal, Menhub bergegas ke bandara untuk melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.