Menhub: Tidak Boleh Mahal, Harga Tol Laut Harus Seragam

Budi Karya Sumadi/Net

Usai mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Labuan Bajo, NTT, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi langsung terbang ke Kota Surabaya, Jawa Timur untuk melakukan sidak ke PT Pelni terkait dengan kelancaran program tol laut. Khususnya soal harga tol laut yang belum membaik.

"Saya datang ke Surabaya untuk mengecek tol laut, karena ini program Presiden yang merupakan program pemerintah. Saya kesini untuk mengecek dan mengontrol harga, selama ini harganya tidak dipatok. Sehingga pedagang bisa menetapkan harganya sendiri," kata Budi di Kantor PT Pelni Surabaya, Selasa (21/1).

Dia mengatakan pengontrolan agar harga yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan harga sebenarnya. Jadi bisa seragam, jika ada yang untungnya 10 persen masih wajar, tapi kalau sudah 40 persen itu tidak wajar.

"Saya minta kepada Dirjen Laut untuk menetapkan harga jual dari perkontainer, jangan dibuat bervariasi, tetapkan harga pokoknya, ini sifatnya kompetisi. Kalau tidak mau kita kasih ke yang lain, saya minta jangan memberikan harga mahal dan tidak boleh ada monopoli," tegasnya.

Jelas Budi, harga ini terkait dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), dimana masih ada yang berbeda-beda, misalnya ada yang Rp 2 juta ada yang Rp 3,9 juta ini ke Tahuna. Makanya harus benar-benar dicek.

"Kita ingin ekonomi di Indonesia Timur ini meningkat dengan adanya tol laut. DPT juga tidak boleh melakukan sendiri-sendiri," ungkapnya.

Mantan Dirut AP II ini juga meminta kepada kepala daerah untuk care. Mereka harus berani menanyakan atau mengkroscek langsung ke Pelni berapa harga yang diberlakukan. Sehingga, pengusaha yang di daerah mendapatkan harga yang benar.

Ditanya kenapa tidak dilakukan sendiri, bukan diserahkan ke pihak ketiga atau swasta. Budi mengatakan Pelni tidak boleh melakukan sendiri, karena berdasarkan UU harus dilakukan forwarder dan ini maunya pengusaha.

"Seperti pengusaha hanya mengirim satu kontainer dan harus ngurus ke Surabaya, ini complicated. Jika terbatas 10 persen tidak masalah forwarder, kita berikan kesempatan untuk hidup, tapi jika sudah 40 persen itu tidak benar," tegasnya.

Usai dari Pelni, Budi langsung bergegas ke Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam rapat bersama dengan beberapa pejabat pelabuhan seperti KSOP dan Ka UPP dia kembali menekankan terkait dengan harga Tol Laut dan progres KUPP dalam melakukan pengukuran kapal nelayan.

"Saya mengumpulkan KSOP dan Ka UPP di seluruh Jawa Timur. Saya mengidentifikasi soal pengukuran kapal. ini kita minta diaktifkan dengan menambah tukang ukur atau melatih tukang ukur, dengan banyaknya tukang ukur bisa lebih produktif," ujarnya.

Selesai rapat, Budi berkesempatan untuk melihat langsung kapal tol laut kontainer yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah foto-foto bersama ABK kapal, Menhub bergegas ke bandara untuk melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Andre Rosiade: Koar-koar Ahok Hambat Investor Masuk, Baiknya Dicopot Saja
Politik

Andre Rosiade: Koar-koar Aho..

21 September 2020 00:33
Menurut Pimpinan Komisi IV DPR, Banyak Orang Berilmu Tapi Tidak Percaya Corona
Politik

Menurut Pimpinan Komisi IV D..

21 September 2020 00:07
Hadiri Pertemuan G20, Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Adalah Wake Up Call Pentingnya Investasi
Politik

Hadiri Pertemuan G20, Sri Mu..

20 September 2020 23:40
Ridwan Kamil: Melawan Covid-19 Itu Seperti Perang, Semua Harus Bela Negara
Politik

Ridwan Kamil: Melawan Covid-..

20 September 2020 23:20
Komisi II DPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu Penegakan Disiplin Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19
Politik

Komisi II DPR Minta Pemerint..

20 September 2020 22:45
Tito Karnavian: Sudah Beberapa Kali Tes, Alhamdulillah Negatif Covid-19
Politik

Tito Karnavian: Sudah Bebera..

20 September 2020 21:52
Sasmito: Keputusan Sri Mulyani Cekal Bambang Trihatmodjo Hanya Pengalihan Isu
Politik

Sasmito: Keputusan Sri Mulya..

20 September 2020 21:22
Giliran Gatot Nurmantyo Minta Pemerintah Tunda Pilkada Di Masa Pandemik
Politik

Giliran Gatot Nurmantyo Mint..

20 September 2020 20:55