Berang BPJS Kesehatan Tetap Naik, DPR: Kami Tidak Mau Lagi Dibohongi!

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati/Net

Naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja kelas III mandiri menjadi bukti pemerintah tak punya itikat baik kepada rakyat kecil.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati. Kenaikan ini juga mengingkari kesepakatan pemerintah bersama DPR saat rapat tanggal 12 Desember 2019 yang menghasilkan iuran BPJS Kesehatan tidak ada kenaikan.

"Rapat tersebut disepakati tidak ada kenaikan, dengan kata lain tetap membayar Rp 25.500. Akan tetapi pada kenyataannya, kenaikan tarif tersebut tetap terjadi dan kesepakatan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah dan BPJS,” ungkap Mufida dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (21/1).

Tak pelak, kenaikan ini akan memberatkan masyarakat. Kekecewaan masyarakat bahkan sudah dibuktikan dengan banyaknya perpindahan atau penurunan kelas kepesertaan serta keluhan kepala daerah yang terbebani lantaran harus menggunakan APBD yang cukup besar.

“Banyak yang migrasi dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, bahkan ada dari kelas 1 ke kelas 3 yang saat ini jumlahnya sudah menembus di atas 800.000 orang," sambungnya.

Yang lebih mengecewakan bagi Mufida, tidak ada usulan solusi implementatif dari pemerintah dalam rapat bersama Kemenkes dan BPJS yang digelar pada Senin (20/1).

Mufida menambahkan, anggota dewan sudah bolak-balik menerima bahan presentasi dari pemerintah. Tetapi, tidak ada solusi untuk rakyat kecil yang dapat dilaksanakan segera.

“Kami tidak mau lagi dibohongi, diberikan pilihan seperti anak kecil yang ditawari permen, tapi nyatanya permen itu tidak ada yang manis satupun. Kami enggak mau lagi," tegas Mufida.

"Pemerintah bisa mengganggarkan Ratusan triliun dana untuk membayar utang, tapi mengapa tidak bisa mengalokasikan dana untuk membantu rakyat kecil yang susah," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Waduh, Subsidi Kuota Internet Kemendikbud Nyasar Ke Anggota Ombudsman RI
Politik

Waduh, Subsidi Kuota Interne..

22 September 2020 12:21
Fadjroel Pastikan Pilkada Tidak Ditunda, Politikus PKB: Alasannya Janggal Dan Mengada-ada
Politik

Fadjroel Pastikan Pilkada Ti..

22 September 2020 11:51
Semakin Deras, Giliran 13 Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penundaan Pilkada 2020
Politik

Semakin Deras, Giliran 13 Ko..

22 September 2020 11:48
Siap Menangkan Pasangan Hermes, Nasdem Merauke Terus Gerakan Mesin Partai
Politik

Siap Menangkan Pasangan Herm..

22 September 2020 11:32
Pilkada Dilanjut Terkesan Menyepelekan Persoalan Covid-19
Politik

Pilkada Dilanjut Terkesan Me..

22 September 2020 11:15
Belum Masuk Daftar Pemilih Sementara? Segera Lapor Ke PPS
Politik

Belum Masuk Daftar Pemilih S..

22 September 2020 10:58
Antisipasi Banjir, Gde Siriana Minta Anggaran Pilkada Dialihkan
Politik

Antisipasi Banjir, Gde Siria..

22 September 2020 10:45
Corona Tembus 4 Ribu Saat Ditangani Luhut, Iwan Sumule: Negara Seperti Dikelola Amatiran!
Politik

Corona Tembus 4 Ribu Saat Di..

22 September 2020 10:27