Tolak Omnibus Law 'Cilaka', Buruh Akan Geruduk DPRD Tangerang Hari Ini

Aksi demo buruh di Jakarta diikuti daerah lain/RMOL

Aksi buruh dalam menentang Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) masih terus berlanjut. Setelah Jakarta dan sejumlah daerah lainnya, kali ini giliran buruh di wilayah Tangerang dan sekitarnya yang akan mendatangi para wakil rakyat.

Dilaporkan Kantor Berita RMOLBanten, sekitar 10.000 buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) direncanakan melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Tangerang hari ini, Rabu (22/1). Aksi tersebut untuk menolak (RUU) Omnibus Law 'Cilaka'.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Banten, Dedi Sudrajat mengatakan, RUU tersebut merupakan RUU yang radikal dan anti-Pancasila. Pasalnya, penerapan itu bakal merugikan kaum buruh karena banyak hak-hak buruh yang dikerdilkan, mulai dari penghapusan pesangon buruh hingga pengubahan jam kerja.

"Terlebih lagi, adanya perluasan jenis pekerjaan kontrak atau outsourcing, mempermudah masuknya tenaga kerja asing, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha," terang Dedi, Selasa (21/1).

Ia menjelaskan, adanya RUU Omnibus Law Cipta Karya tersebut juga akan membuat upah buruh semakin jauh dari kata layak. Bahkan, hal tersebut membuat buruh kehilangan kepastian kerja dan perlindungan hukum.

"Termasuk hilangnya kebebasan buruh untuk berekspresi dan berpendapat menuntut haknya," katanya.

Ia mengatakan, pernyataan pemerintah yang menyebut hambatan investasi adalah upah yang tinggi merupakan hal yang keliru.

"Kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 tentang Pengupahan untuk menahan laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada turunnya daya beli buruh dan masyarakat. Selain itu juga berdampak pada stagnannya angka konsumsi rumah tangga," ungkapnya.

Ia menyatakan, minimnya kepastian bagi tenaga kerja juga berdampak pada pelajar dan mahasiswa yang akan bekerja di masa mendatang. Sebab, mereka berpotensi bekerja sebagai buruh kontrak bertahun-tahun tanpa ada kepastian.

"Awalnya kita menyepakati 2.000 orang yang akan turun. Tapi dari pihak Banten anggotanya pun ingin turun semua. Jadi diprediksi ada 10.000 buruh dari 40 lebih aliansi buruh di Banten," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam proses penyusunan Omnibus Law sebelumnya, para buruh dan pengusaha sudah diajak dialog oleh pemerintah, namun mendapat protes dari buruh.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Waduh, Subsidi Kuota Internet Kemendikbud Nyasar Ke Anggota Ombudsman RI
Politik

Waduh, Subsidi Kuota Interne..

22 September 2020 12:21
Fadjroel Pastikan Pilkada Tidak Ditunda, Politikus PKB: Alasannya Janggal Dan Mengada-ada
Politik

Fadjroel Pastikan Pilkada Ti..

22 September 2020 11:51
Semakin Deras, Giliran 13 Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penundaan Pilkada 2020
Politik

Semakin Deras, Giliran 13 Ko..

22 September 2020 11:48
Siap Menangkan Pasangan Hermes, Nasdem Merauke Terus Gerakan Mesin Partai
Politik

Siap Menangkan Pasangan Herm..

22 September 2020 11:32
Pilkada Dilanjut Terkesan Menyepelekan Persoalan Covid-19
Politik

Pilkada Dilanjut Terkesan Me..

22 September 2020 11:15
Belum Masuk Daftar Pemilih Sementara? Segera Lapor Ke PPS
Politik

Belum Masuk Daftar Pemilih S..

22 September 2020 10:58
Antisipasi Banjir, Gde Siriana Minta Anggaran Pilkada Dialihkan
Politik

Antisipasi Banjir, Gde Siria..

22 September 2020 10:45
Corona Tembus 4 Ribu Saat Ditangani Luhut, Iwan Sumule: Negara Seperti Dikelola Amatiran!
Politik

Corona Tembus 4 Ribu Saat Di..

22 September 2020 10:27