Ombudsman Ingatkan Direksi Baru Garuda Indonesia Soal Utang Perusahaan 500 Juta Dolar AS

Jajaran direksi ini tentunya akan bekerja dengan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang masih menumpuk hingga hari ini.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menyebutkan setidaknya 4 PR utama yang mesti diselesaikan seluruh jajaran direksi maskapai Garuda.

Salah satu yang menjadi sorotan Ombudsman adalah hutang perusahaan Garuda yang jatuh tempo pada bulan Mei nanti.

"Jumlahnya lumayan, 500 juta dolar Amerika Serikat. Itu saya yakin tidak mungkin dibayar dengan modal atau hasil bisnis," kata Alvin saat ditemui di Kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Alvin meminta, Direksi yang telah terpilih untuk menyelesaikan hutang ini dengan solusi yang lebih efisien.

"Pasti ini dibayar dengan hutang lagi. Nah, hutang lagi ini, hutang barunya, harus lebih murah dari hutang lama. Kalau lebih mahal buat apa?," jelasnya.

Selain masalah hutang, Alvin juga menyebutkan bahwa PR baru direksi Garuda adalah menghilangkan kubu-kubuan yang terjadi di dalam perusahaan.

"Didalam Garuda ini masih terkotak-kotak. Karyawannya ribuan, belum berhasil semuanya merasa dari Garuda. Ada yang merasa lebih Garuda dari yang lain. Dan ini tidak sehat," katanya.

Kemudian, untuk PR ketiga yang harus diselesaikan direksi baru adalah menjauhakan perusahaan dari kepentingan politik.

"Walaupun Garuda ini BUMN, tapi sebisa mungkin jauhkan dari campur tangan politik. Murni melaksanakan tugas-tugas yang diembankan oleh negara, bukan oleh menteri atau pejabat lainnya," ungkapnya.

Untuk catatan Ombudsman yang terakhir adalah terkait kinerja perusahaan. Alvin mengimbau agar direksi baru Garuda bisa meremajakan armada pesawat yang ada saat ini.

"Sedikitnya puluhan Boeing 737 800 yang dioperasikan garuda ini usianya sudah uzur, sudah antara 8 sampai 10 tahun. Dari aspek keselamatan tidak masalah, tapi dari aspek efisiensi dan daya tarik kepada penumpang ini sudah menurun," terang Alvin.

"Okeh karena itu, Garuda dituntut melakukan peremajaan armadanya apakah nanti Boeing lagi, atau Airbus, atau yang lain itu terserah," tambahnya.

Sebelumnya, RUPSLB telah menetapkan Irfan Setiaputra sebagai direktur utama menggantikan Ari Askhara yang tersandung kasus penyelundupan komponen sepeda motor Harley-Davidson

Selain itu, RUPSLB juga menetapkan Triawan Munaf menjadi Komisaris Utama, Chairul Tanjung menjadi Wakil Komisaris Utama, serta Elisa Lumbatoruan dan Yenny Wahid menjadi komisaris independen.