Koordinator Aksi, Kemal Abu Bakar mengatakan, dampak dari pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dinilai tidak mendasar.
"Stigma Priok sebagai kampung kriminal, kumuh dan miskin ini sangat tidak mendasar," kata Kemal Abu Bakar usai gagal bertemu dengan Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Rabu siang (22/1).
Akibatnya kata Kemal, pernyataan Laoly membuat sakit hati warga Tanjung Priok. Bahkan, pernyataan tersebut dinilai akan berdampak buruk bagi generasi bangsa.
"Sangat negatif. Dampaknya adalah stigmanisasi daerah kriminalitas Tanjung Priok sebagai kampung kriminal ini sangat berdampak buruk terhadap adik generasi kita di belakang," tegasnya.
Padahal kata Kemal, Tanjung Priok merupakan wilayah sumber utama bahan pokok untuk warga Jakarta khususnya juga dinikmati oleh Yasonna lantaran Tanjung Priok memiliki Pelabuhan Internasional.
"Bahwa memang ada kemiskinan di kita, bahwa memang ada pengangguran di kita tapi ini kita terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi warga kita agar bisa juga diserap dalam lapangan pekerjaan di sana. Tapi ketika ada stigma ini semakin memperpanjang stigmanisasi soal Priok adalah kota yang keras," jelasnya.
Sehingga, warga Tanjung Priok kata Kemal memberi tenggat waktu 2X24 jam kepada Yasonna untuk memberikan pernyataan permohonan maaf di depan media massa.
"Kita minta dan kita sudah sampaikan 2x24 jam Pak Menteri (Yasonna) harus minta maaf. Kalau misalnya tidak minta maaf ya kami akan eskalasikan lagi aksi kami yang lebih besar," katanya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pernyataan wilayah Tanjung Priok kumuh dan berpotensi tindak kriminal dinilai berdampak buruk bagi generasi warga Tanjung Priok, Jakarta Utara. 
.:RMOL..jpg)
