Tito Larang Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada Serentak 2020

Mendagri Tito Karnavian/RMOL

Jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 23 September mendatang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat larangan mutasi pejabat Pemerintahan Daerah (Pemda).  

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan larangan tersebut dalam bentuk surat edaran, yang berlaku selama delapan bulan sejak Januari 2020 hingga hari pencoblosan tanggal 23 September 2020.

"Sesuai undang-undang, delapan bulan sebelum hari H, kepala daerah tidak boleh untuk mutasi pejabatnya," ujar Tito dalam jumpa pers usai penyerahan DP4, di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Tito menyatakan, langkah ini dilakukan dalam upaya menjaga netralitas ASN. Sebab ia khawatir para kepala daerah incumbent memanfaatkan rotasi pejabat untuk memenangkan dirinya sendiri.

"Ini sudah kami keluarkan edaran. Kalau nggak nanti pasti diputar semua untuk mendukung incumbent yang mau maju," tuturnya.

Lebih lanjut, mantan Kapolri ini mengaku dapat mengeluarkan izin mutasi pejabat jika memang yang bersangkutan memenuhi syarat yabg diatur undang-undang.

Misalnya, disebutkan Tito,  meninggal dunia, sakit, atau berhalangan tetap sehingga mengharuskan diganti dengan pejabat lain.

Berkenaan dengan upaya ini, Tito menggandeng Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) untuk terus menjaga netralitas PNS.

"Perjalanan panjang 1.000 mil harus dimulai dengan 1 langkah. Ini kita masuk langkah kesekian dari proses pilkada 2020," ungkapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tentang Pilkada disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

Jika aturan ini dilanggar, maka pihak berwenang atau kepala daerah bisa mendapat pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta berdasarkan Pasal 190 UU Pilkada.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Waduh, Subsidi Kuota Internet Kemendikbud Nyasar Ke Anggota Ombudsman RI
Politik

Waduh, Subsidi Kuota Interne..

22 September 2020 12:21
Fadjroel Pastikan Pilkada Tidak Ditunda, Politikus PKB: Alasannya Janggal Dan Mengada-ada
Politik

Fadjroel Pastikan Pilkada Ti..

22 September 2020 11:51
Semakin Deras, Giliran 13 Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penundaan Pilkada 2020
Politik

Semakin Deras, Giliran 13 Ko..

22 September 2020 11:48
Siap Menangkan Pasangan Hermes, Nasdem Merauke Terus Gerakan Mesin Partai
Politik

Siap Menangkan Pasangan Herm..

22 September 2020 11:32
Pilkada Dilanjut Terkesan Menyepelekan Persoalan Covid-19
Politik

Pilkada Dilanjut Terkesan Me..

22 September 2020 11:15
Belum Masuk Daftar Pemilih Sementara? Segera Lapor Ke PPS
Politik

Belum Masuk Daftar Pemilih S..

22 September 2020 10:58
Antisipasi Banjir, Gde Siriana Minta Anggaran Pilkada Dialihkan
Politik

Antisipasi Banjir, Gde Siria..

22 September 2020 10:45
Corona Tembus 4 Ribu Saat Ditangani Luhut, Iwan Sumule: Negara Seperti Dikelola Amatiran!
Politik

Corona Tembus 4 Ribu Saat Di..

22 September 2020 10:27