Dalam Negeri Juga Punya, FSPI Minta Kemenhub Cabut Izin Penggunaan Kapal Asing Pemasang Kabel Bawah Laut

Cable Ship Fu Hai

Federasi Serikat Pekerja Bersatu (FSPI) keberatan dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI KP/198/2020 tentang persetujuan kepada PT. Bahari Eka Nusantara mengunakan kapal asing cable ship Fu Hai untuk kegiatan di luar angkutan barang dan penumpang dalam negeri.

Keputsan itu berisi izin penggunaan kapal asing (IPKA) cable ship Fu Hai dan cable ship Bold Maverick, keduanya berbendera Panama serta milik dari perusahaan China, S.B.Submarine System Co.LTD/SBSS.

Ketua Umum FSPI, Arief Poyuono menyebut keputusan itu menyalahi UU Pelayaran 17/2008 yang mengatur penggunaan kapal dengan mengutamakan kapal berbendera Indonesia atau milik perusahaan dalam negeri.

Disebutkan Arief, saat ini telah tersedia kapal berbendera Indonesia sejenis dari beberapa perusahaan nasional yang khusus melayani dan mengoperasikan cable ship atau kapal pemasang kabel bawah laut.

"Sehingga cable ship Fu hai dan Bold Maverick yang berbendera panama dan milik RRC telah meyalahi aturan dan UU yang berlaku," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/1).

Selain itu, kata dia, PT Bahari Eka Nusantara bukanlah perusahaan yang memiliki izin pengoperasian angkutan laut khusus untuk melakukan pemasangan kabel di bawah laut.

Lanjutnya, data terkini di Indonesia, setidak ada empat perusahaan angkutan laut yang mengoperasikan kapal sejenis. Salah satunya, PT. BNP yang merupakan anak perusahaan Telkom.

Dengan alasan yang sangat konkret itu, Arief meminta Kementerian Perhubungan untuk segera menganulir keputusan tersebut.

"Dengan ini Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menuntut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia agar IPKA kedua kapal tersebut dapat dicabut dan dibatalkan," tukasnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02