Sebab, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat 89 kasus okupasi atau perselisihan hak kepemilikan tanah.
"Saya ingin jelaskan upaya pemerintah untuk memudahkan iklim investasi yang sifatnya ambivalen terhadap kondisi masyarakat atau kondisi yang terjadi di sektor masyarakat," tutur Kepala Biro Penelitian, Pemantauan dan Dokumentasi Kontras, Rivanlee Anandar dalam junpa pers di kantornya, Jalan Kramat 2, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (27/1).
"Lebih luas lagi, selama 100 hari Kontras melakukan pendataan kasus yang terjadi di SDA (Sumber Daya Alam), setidaknya kami catat 85 kasus yang berkaitan dengan SDA, yang mayoritas kasusnya okupasi," sambung Rivan.
Selain itu, Kontras juga mendata kasus kriminalisasi terhadap warga di pulau kecil Wawonii, Sulawesi Tenggara. Di mana, terdapat 27 orang dikriminalisasi oleh oknum suruhan perusahaan tambang.
“Ini aktor utamanya swasta atau korporasi. Ketika tahun 2014 angka pantauan Kontras di SDA itu aktor pelanggaran itu masih tinggi di ranah pemerintah. Dari 2015 sampai hari ini aktornya berubah jadi swasta," ucap Rivan.
Atas contoh kasus yang didapat tersebut, Rivan berkesimpulan kalau kehadiran omnibus law hanya ingin memudahkan kelompok bisnis semata, yang tujuannya ialah untuk memperlebar investasi namun luput keterlibatan publik dan potensi dampak lingkungan dan HAM.
"Dari angka ini sudah terlihat bahwa memang upaya Jokowi menggenjot arus investasi terlihat dari konflik tanah yang terjadi di lapangan," tutup Rivan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Langkah pemerintah untuk mempermudah investasi masuk lewat Rancangan UU Cipta Lapangan Kerja dinilai ambivalen atau bertentangan dengan kondisi masyarakat. 
BERITA TERKAIT: