Namun, oligarki politik kembali muncul dengan bentuk yang baru pasca orde baru ditumbangkan masyarakat Indonesia dalam gerakan reformasi 1998.
Bentuk baru itu kentara setelah Presiden Jokowi mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon Walikota Solo.
Dalam Forum Group Discussion (FGD) bertemakan "Oligarki Partai dan Pengaruhnya di Sistem Pemerintahan", Akademisi Universitas Indonesia (UI), Mulyadi berpandangan, oligarki politik yang terjadi pasca orde baru adalah akibat dari kesalahan rekruitmen pemimpin yang dilakukan partai politik.
"Di dalam teori politik, yang dimaksud rekruitmen politik adalah mencari orang-orang berbakat. Mencari itu bukan menunggu antrian. Bukan diumumkan baru mereka datang," ujar Mulyadi di kantor Nagara Institute, Jalan Dukuh Patra III No. 57, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Selasa (28/1).
"Karena kalau itu terjadi maka setan mencarikan pekerjaan orang-orang menganggur," sambung Mulyadi.
Terkait hal ini, Mulyadi memberikan contoh peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur pola perekrutan calon presiden dan wakil presiden yang salah.
Dia menyebutkan Pasal 6 ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan, 'pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum'.
"Sangat tidak lazim, tidak ada teori politik yang saya pelajari bahwa partai politik A boleh mencalonkan kader partai politik B," katanya.
Karena aturan tersebut, Mulyadi menyatakan kalau benih-benih oligarki mulai terbentuk. Dimana awalnya muncul segelintir elit yang memiliki 'cuan' dan berhasrat untuk berkuasa.
"Karena negara ini lah memberi ruang munculnya suatu partai rental, kedua mahar politik, dan ketiga bandar politik," sebutnya.
Kemudian bandar politik ini, lanjut Mulyadi, bekerja untuk segelintir elit yang hendak duduk ditampuk kekuasaan.
Ketika bandar sudah tidak lagi memandang kapasitas calon pemimpin dan hanya berkaca pada materi. Saat itulah, oligargi yang sesungguhnya terbentuk.
"Jadi, oligarki politik adalah menempatkan orang-orang tidak berbakat ke jabaatan politik untuk mengurus pemerintahan," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kelompok elit kecil yang megang kuasa atau kendali ditampuk kekuasaan pemerintahan disebut sebagai oligarki politik. Konsep ini pernah terjadi pada zaman orde baru silam. 
.jpeg)