Tito Minta Masyarakat Kawal Kesuksesan Pilkada 2020

Hal itu Tito sampaikan saat pemaparan dilakukan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2020 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/01).

Mendagri menjelaskan beberapa hal masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Ini kan ada Rapim TNI dan Polri, saya diminta hadir oleh Bapak Panglima dan Bapak Kapolri memberikan masukan, saya sudah sampaikan bahwa Pilkada Tahun 2020 yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 23 September 2020 nanti ada 270 daerah," ujar Tito seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLSumut, Rabu (29/1).

Lebih lanjut mantan Kapolri itu mengatakan bahwa keberhasilan atau kesuksesan Pilkada itu ini sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, penyelenggara Pemilu harus netral dan mampu merencanakan kegiatan dari setiap tahapan Pilkada dengan baik, mulai KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Mendagri juga menekankan kepada semua pihak untuk senantiasa bersama-sama mengawal dan menjaga legitimasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Pemerintah mendukung, terutama Kemendagri, melalui berbagai program dan tahapan mulai dari meyakinkan anggaran yang tertuang dalam NPHD (naskah perjanjian hibah daera) cukup, para peserta baik partai politik pengusung maupun pasangan calon, saya minta untuk berkompetisi lah secara sehat, gunakan cara-cara yang sehat, siap menang siap juga untuk kalah, karena tidak mungkin semuanya menang,:" demikian ulasan eks Kepala BNPT itu.

Mendagri Tito Karnavian juga sampai saat ini menilai dari 9 Provinsi yang melaksanakan Pilgub masih aman dan harapannya ke depan tetap terjaga keamanan dan kondusivitas di semua daerah yang melaksanakan Pilkada.

“Yang perlu dijaga juga di daerah Papua, terutama daerah Papua Tengah karena ada kelompok bersenjata yang ada di situ, selain itu di beberapa daerah adanya sistem Noken tidak menggunakan sistem “one man one Vote” keterwakilan, nah ini yang perlu dijaga”, terangnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap perhelatan Pilkada sangat diperlukan kerjasama semua komponen mulai dari jajaran Pemerintah Pusat dan daerah. Hal itu penting untuk menciptakan suasan politik yang kondusif.

"KPU, Bawaslu, DKPP, termasuk teman-teman media, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Ormas untuk mendinginkan suasana," pungkasnya.