Pemerintah Harus Desak DK PBB Gelar Sidang Darurat Tolak Rencana Trump

Dalam proposal tersebut, Trump membuat peta perbatasan sepihak antara Israel dan Palestina yang dianggap berat sebelah. Ketika mengumumkan proposal tersebut, Trump juga didampingi oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Merespons Trump's Plan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari meminta Kementerian Luar Negeri segera mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membuat sidang darurat proposal tersebut. Kharis merasa proposal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB.

"Apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina di mana Amerika dan Israel membuat peta sepihak jalan damai yang berbau konspirasi dua orang yang bermasalah di negerinya masing-masing. Itu perlu segera dibahas dalam agenda DK PBB karena dapat mengancam perdamaian internasional," tegas legislator dari Fraksi PKS kepada wartawan, Rabu (29/1).

Pernyataan Kharis sendiri merujuk pada status Trump yang saat ini tengah dimakzulkan DPR AS dan Netanyahu yang terjerat kasus korupsi serta penyalahgunaan wewenang.

"Peta buatan AS dan Israel ini jelas menjadi ketegangan baru bagi keamanan kawasan, Presiden Palestina jelas menolak usulan sepihak itu dan wajar bila Indonesia meminta anggota DK PBB untuk membahas apa yang terjadi saat ini," lanjut Kharis.

Kemlu sendiri didesak Kharis mengingat keanggotan tidak tetap Indonesia yang masih berlangsung di DK PBB. Sesuai aturan urutan alfabet, Indonesia akan memegang jabatan Presiden DK PBB pada Agustus atau September mendatang.

“Indonesia harus mengoptimalkan posisinya saat ini di DK PBB, banyak resolusi PBB yang dilanggar dalam peta usulan Amerika seperti status Yerusalem yang dijadikan ibukota sepihak oleh Israel," terang Kharis.

"Pemukiman illegal di Tepi Barat yang mencaplok tanah Palestina dan banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel sangat jelas sekali ini menjadi peta yang merusak perdamaian di Palestina dan Indonesia harus menolak itu," tambahnya.