Di Pertemuan Parlemen Negara Muslim, Luluk Nur Hamida Ingatkan Soal Masa Depan Palestina

Komisi tetap di Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC/Persatuan Parlemen Negara-negara OKI) ini mendiskusikan isu-isu krusial Palestina antara lain masalah ekspansi permukiman ilegal Israel, status Yerusalem dan rekonsiliasi faksi-faksi Palestina.

“Sejak lebih dari tujuh dekade, perkembangan terbaru masalah Palestina masih tidak menguntungkan Palestina. Situasi Palestina terus memburuk. Pengakuan AS atas permukiman ilegal Israel, relokasi Kedutaan Besar AS ke Al Quds Al Sharif (Yerusalem), proposal kesepakatan yang diusulkan AS, dugaan normalisasi negara-negara tetangga Israel, perpecahan Palestina yang belum terselesaikan, dan situasi Jalur Gaza yang semakin memburuk, itu semua pukulan telak bagi masa depan Negara Palestina,” papar Luluk Nur Hamidah, delegasi DPR dari Fraksi PKB itu.

Lebih lanjut anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu menegaskan, dukungan penuh Indonesia atas langkah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) baru-baru ini yang akan membuka penyelidikan atas kejahatan Israel.

“Upaya ICC itu harus menjadi perhatian bersama. Saya mendesak parlemen OKI mengambil kontribusi nyata dengan mendorong pemerintah masing-masing untuk mendukung langkah ICC itu,” imbuh politisi perempuan itu.

Legislator yang duduk di Komisi IV itu mengingatkan, permukiman ilegal Israel merupakan ancaman paling berbahaya bagi pembentukan Negara Palestina di masa depan.

“Langkah ilegal penjajah Israel tersebut akan mengubah lanskap Palestina baik secara demografis maupun sosial. Pada akhirnya, semua tanah Palestina yang diduduki akan dipaksa sebagai bagian dari wilayah Israel. Sayangnya, permukiman ilegal Israel terus berlanjut. Negara-negara di dunia termasuk parlemen harus mengerahkan upaya bersama dalam mengimplementasikan Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB,” tegas dia.

Luluk juga menyoroti soal kemanusiaan rakyat Palestina. Ia mengaku prihatin dengan kondisi anak-anak dan perempuan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang semakin mengkawatirkan.

“Kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan serta kelompok muda Palestina tidak mendapatkan hak-hak yang layak sebagai manusia,” imbuh dia.

Legislator asal Dapil Jawa Tengah IV itu mencemaskan situasi yang semakin memburuk di Jalur Gaza. Kata Luluk, ia menyarankan Komisi Palestina PUIC membentuk misi khusus untuk segera berkunjung ke Gaza.

“Itu untuk menerjemahkan komitmen penuh PUIC terkait solidaritas terhadap Gaza yang terisolasi sejak tahun 2007,” pungkas dia.
 
Ikut hadir dalam sidang Komisi Palestina ke 10 PUIC politisi PDIP Sondang Tiar Debora Tampubolon. Komisi Palestina PUIC ini dibentuk atas usulan DPR saat perhelatan Konferensi PUIC ke 7 di Palembang, pada Januri tahun 2012.