Seharusnya Menkes Bisa Atasi Penolakan Warga Natuna Terkait Karantina WNI Dari Wuhan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, kehadiran Terawan sudah cukup menghapus stigma negatif warga setempat yang merasa tidak dilibatkan dalam keputusan kebijakan tersebut.

"Saya rasa menteri kesehatan cukup ya, menteri-menteri terkait yang harus menyelesaikan penolakan itu. Sehingga masyarakat merasa dihargai dan diajak bicara," tutur Ujang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/2).

Di sisi lain, Ujang berpandangan bahwa usulan kehadiran Presiden Jokowi di Natuna akan terkesan menjadi sesuatu yang dipaksakan. Sebab, ada hal-hal strategis lain yang masih harua dikerjakan oleh Presiden.

"Jadi, karena menteri itu kan pembantu presiden, sudah cukup menteri lah," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu.

Kendati demikian, Ujang tetap berharap agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada kasus wabah virus corona ini.

Pasalnya, kasus ini sudah bersifat internasional, karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan status darurat global terkait virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ini.

"Yang terpenting menurut hemat saya, pemerintah secara profesional melakukan kegiatan darurat. Tapi disaat yang sama melakukan dengan cepat pendekatan kepada masyarakat lokal," pungkas Ujang.