Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Implementasi Kartu Pra Kerja Terkendala Perpres

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/agus-dwi-1'>AGUS DWI</a>
LAPORAN: AGUS DWI
  • Selasa, 04 Februari 2020, 16:37 WIB
Implementasi Kartu Pra Kerja Terkendala Perpres
Program Kartu Pra Kerja masih menunggu Peraturan Presiden/Net
rmol news logo Salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo di periode keduanya adalah memberikan kartu Pra-Kerja bagi masyarakat yang belum memiliki perjaan. Jakarta dan Bandung akan dijadikan pilot project atau uji coba implementasi program ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Arief Syaifudin menyebut, uji coba kartu Pra-Kerja di Kota Bandung, rencananya akan dilakukan pada Maret hingga April mendatang. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti implementasi kartu tersebut.

“Untuk masalah kartu Pra-Kerja, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi lanjutan, karena memang menunggu Perpres. Sehingga langkah di lapangan seperti apa kami belum tahu,” jelas Arief di Balaikota Bandung, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (4/2).

Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) ditargetkan rampung Desember 2019 lalu. Setelah itu, pemerintah menyiapkan project management office (PMO) serta learning ekosistem yang dibangun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Disinggung kesiapan Disnaker, Arief menyatakan, pihaknya siap menjalankan program unggulan presiden yang diklaim bisa meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Kami Disnaker Kota Bandung siap dijadikan kota percontohan dan terima kasih kepada Pak Presiden menunjuk Bandung menjadi uji coba,” ucapnya.

Dalam program tersebut, lanjutnya, pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun. Nantinya, setiap peserta yang menerima manfaat kartu Pra-Kerja akan mendapatkan jatah Rp 3 sampai 7 juta.

“Uang itu bukan untuk gaji, tetapi untuk pelatihan dan kami sekarang menunggu kira-kira regulasinya seperti apa,” tuturnya.

Namun demikian, Arief menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kuota atau jatah dari pemerintah pusat mengenai berapa jumlah atau orang yang akan mendapatkan kartu Pra-Kerja di Kota Bandung.

“Kita belum dapat informasi perihal kuota kartu, hanya saja di Kota Bandung ada 96 ribu jiwa pengangguran dari 2,5 juta penduduk. Dan angka itu yang harus segera diminimalisir,” jelasnya.

Untuk itu, pihak Disnaker terus melakukan sejumlah langkah sebelum program tersebut diberlakukan.

“Kami tidak bisa leha-leha, kami harus tetap melakukan langkah-langkah karena Bandung usia produktifnya lagi tinggi. Ini juga yang harus kami persiapkan dan mudah mudahan dengan kartu Pra-Kerja bisa menjawab tantangan mengurangi pengangguran,” ungkapnya.

Adapun sejumlah program pelatihan yang akan dibuka antara lain kompetensi digital, lifestyle, fotografi, properti, pertanian, penjualan, perbankan, industri kreatif, serta bidang-bidang yang dibutuhkan dunia industri. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA