Salah seorang anggota koalisi, Adhie M. Massardi mengungkap dasar pelaporan itu bersama sejumlah aktivis, akdemisi dan pimpinan civil society Indonesia.
Eks Jubir Presiden ke 4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini berkata, pernyataan Sri Mulyani telah mendistorsi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini.
"Jadi Ombudsman itu tugasnya mengorek, apakah benar yang dia (Sri Mulyani) sampaikan. Karena pernyataannya ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," kata Adhie saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/1).
Satu hal yang luput diperhatikan Sri Mulyani saat menyampaikan pernyataannya itu juga disoroti Adhie. Yakni, kealpaan pejabat negara dalam menjaga marwah negara.
"Dengan pernyataannya ini kan menjelaskan kepada publik bahwa pemerintahan ini dibangun dengan janji-janji, dengan kebohongan yang muskil dilaksanakan. Seharusnya tidak boleh," tutur Adhie.
Dengan demikian, Adhie berharap pejabat publik lainnya tidak melakukan hal yang sama seperti Sri Mulyani. Sebab, keluhan-keluhan kerja pejabat negara tidak pantas dibuka secara luas di muka publik.
"Tidak layak dia (Sri Mulyani) sampaikan ke luar. Kalau tidak setuju ya dia mundur, kemudian diam. Jangan melakukan pembusukan di dalam," pungkas Adhie.
Pelaporan yang dilakukan Koalisi Masyarakat "Peduli Negara" ini dilakukan pada Selasa pagi (4/2). Sejumlah aktivis, akademisi, dan ketua civil society yang hadir diantaranya, Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, Aktivis Hatta Taliwang, dan eks jubir Gus Dur Adhie M. Masardi.
Kemudian, turut hadir pula Abdurrahman Syebubakar (Direktur IDe, Indonesia Democracy Watch), Zulkifli Ekomei (advokat UUD 45), dan Ramli Kamidin (aktivis alumni UI).
Sementara, mengenai kasus yang dilaporkan koalisi ini ialah tentang pernyataan Sri Mulyani dalam acara laporan Bank Dunia di Energy Building, Jakarta, Kamis lalu (30/1).
Menkeu dua periode ini mengeluh sakit perut ketika mendengar janji-janji politik yang dilontarkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada saat kampanye Pilpres tahun lalu. Pasalnya, kenyataan perekonomian saat ini menguatkan keluhan Sri Mulyani.
Dimana, banyak tagihan yang harus dianggarkan Kemenkeu di dalam APBN, akibat janji-janji kampanye Presiden-Wakil Presiden RI itu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilaporkan koalisi masyarakat "Peduli Negara" ke Ombudsman, karena menyampaikan keluhannya atas janji-janji politik Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2019. 
BERITA TERKAIT: