Data Diragukan, Legislatif: 8.000 Honorer Itu Orangnya Ada Nggak?

"Dari jumlah itu orangnya ada apa nggak? Bisa jadi sudah ada yang meninggal dan beralih profesi. Makanya harus diluruskan dulu, mana yang dipertahankan dan mana yang tidak dipertahankan,” kata Ketua Komisi I DPRD Banten, Asep Hidayat dalam Rapat Koordinasi antara Komisi I DPRD Banten dengan Sekda Banten di Aula Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten, Selasa (4/2).

Selain itu, Pemprov Banten uga diminta tidak lepas tangan terhadap pekerja yang tidak dipertahankan. Pihaknya meminta pemerintah tetap memberikan perhatian kepada tenaga honorer tersebut.

"Artinya Pemprov juga tetap menilai sisi kemanusiaan. Salah satunya bisa kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk sertifikasi, supaya jadi tenaga ahli yang profesional. Dan kami minta pendataan secepatnya dilakukan,” tegasnya dilansir RMOLBanten.

Terkait rencana tenaga honorer dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), politisi Demokrat itu menekankan para pekerja harus mengikuti proses seleksi terlebih dahulu.

"Jadi seleksisinya juga tidak berbeda dengan seleksi PNS. Cuma yang membedakan itu nggak dapat pensiun. Kalau untuk penggajian dan lain-lain sama,” jelasnya.

Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku akan mempertahankan tenaga honorer yang mash bekerja di Pemprov lantaran dianggap berkontribusi terhadap kinerja pembangunan daerah. Tak hanya itu, pihaknya juga menaikan honorarium atas persetujuan DPRD Provinsi Banten.

"Tetapi hal itu harus ditindaklanjuti dengan validasi tenaga honorer untuk mendata kembali secara teknis dengan by name by adress,” jelasnya.

Sementara, terkait penerimaan CASN dalam waktu dekat, Pemprov Banten mempunyai kuota seperti yang telah disetujui MenPAN-RB, yakni 222 orang untuk guru dan 31 oràng untuk tenaga teknis dari berbagai disiplinnya.

Peserta yang mendaftar sebanyak 6.170 orang. Pada tahapan verifikasi administrasi, yang memenuhi syarat 5.808 orang.