"Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait rencana ini," ujar anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani kepada wartawan, Rabu (5/2).
Salah satu hal yang perlu diperhatikan, kata Wakil Sekjen Partai Golkar itu, adalah soal prosedur karantina terhadap 600 orang tersebut jika benar dipulangkan.
"Misalnya saja dimana WNI tersebut akan dikarantina, siapa yang akan bertanggungjawab melakukan program deradikalisasi dan observasinya, berapa lama program itu akan dilakukan, bagaimana kesiapan anggarannya, serta siapa yang akan mengawasi pasca pembauran kembali dengan masyarakat," jelasnya.
Lanjut Christina, pentingnya karantina mengingat virus ideologi menyimpang berbeda dengan kasus virus kesehatan yang jelas alat ukurnya.
"Sebagaimana kita ketahui bersama tidak terdapat suatu alat ukur yang pasti atas virus ideologi yang bisa menjadi parameter penilaian untuk mengukur tingkat radikal seseorang," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan sebanyak 600 WNI yang sempat bergabung dalam kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), akan dipulangkan ke Tanah Air dari Timur Tengah.
Informasi tersebut diterima Fachrul dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Proses pemulangan mereka akan terwujud, dalam waktu dekat.
Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menyatakan siap untuk memimpin tim pemulangan 600 WNI eks simpatisan ISIS itu.
Namun sebelumnya, proses pemulangan akan dilakukan jika sudah ada keputusan terkait hal tersebut dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah harus mengkaji ulang rencana Menteri Agama yang ingin memulangkan 600 orang mantan kombatan ISIS. 
BERITA TERKAIT: