Komisi I Pertanyakan Kejelasan Anggaran Pembangunan Satria Kemkominfo

Rabu, 05 Februari 2020, 16:55 WIB
Laporan: Ahmad Kiflan Wakik

Syaifullah Tamliha/Net

Komisi I DPR mempertanyakan sumber dana yang akan digunakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam membangun Pembangunan Satelit Indonesia Raya (Satria).

Pertanyaan tersebut salah satunya disampaikan Anggota Komisi I, Syaifullah Tamliha dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Satu hal yang disoroti legislator Fraksi PPP itu adalah soal anggaran yang dipandang tidak ada kejelasan.

"Pertama ketidakjelasan itu. Berapa sih harga satelit itu dan juga berapa harga ground segment-nya. Sama sekali tidak dijelaskan oleh Pak Menteri berapa anggaran yang dibutuhkan," ujar Tamliha.

Tamliha mengaku Kemkominfo pernah membahas soal anggaran yang digunakan untuk membangun satelit tersebut, yakni sebesar Rp 81 triliun. Namun, dia mengaku tidak mengetahui lebih lanjut evaluasi atas rencana anggaran tersebut.

Lebih lanjut, dia menilai negara akan terbebani jika nilai proyek satelit Satria mencapai puluhan triliun. Dia memperkirakan Pemerintah hanya mampu menanggung anggaran untuk proyek sebesar Rp 3,1 triliun.

"Kalau mengandalkan dari APBN hanya bayar Rp 3,1 triliun kita sangat mendukung, tapi kalau soal anggaran yang begitu besar ini menjadi problem. Anggaran menjadi problem di setiap lembaga dan kementerian," katanya.

Di sisi lain, Syaifullah mengingatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Kemenkominfo jauh lebih rendah dari nilai proyek satelit Satria.

Syaifullah juga mengaku ragu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memenuhi permintaan Kemkominfo jika mengandalkan APBN. Sebab, Kemenkeu tidak pernah hadir untuk membahas proyek tersebut.

"Kalau tidak ada jaminan dari Menteri Keuangan, dari mana kita bisa membayar proyek Satria ini?" tanyanya.

Soal perdebatan itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menyarankan proyek Satria dibatalkan saja ketimbang menjadi beban keuangan negara.

"Kita sudah ada pelajaran pahit dari pengadaan satelit komunikasi pertahanan nasional yang gagal total di periode pertama Presiden Jokowi. Baiknya batalkan saja Satriaā€¯, pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Darurat Corona, Dr. Tirta: Ini Saatnya Karantina Wilayah Per Provinsi

Sabtu, 28 Maret 2020
Video

Darurat Corona! Pasien Ini Ciptakan Lagu Nge-Rap Setelah Sembuh Dari Covid-19

Minggu, 29 Maret 2020