100 Hari Kerja, Gebrakan Bersih-bersih Kementerian BUMN Diapresiasi Publik

Kajian IPO juga memasukkan nama Menteri BUMN Erick Thohir dalam posisi lima besar menteri dengan tingkat popularitas dan apresiasi masyarakat tertinggi. Erick juga menempati peringkat pertama dari kategori tingkat ketersukaan responden.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, catatan positif Kementerian BUMN di bawah Erick Thohir tak lepas dari gebrakan 'bersih-bersih' pejabat Kementerian BUMN, direksi dan komisaris sejumlah BUMN.

"Saya rasa kalau melihat apa yang sudah dilakukan Kementerian BUMN dalam 100 hari pertama ini, yang jelas terlihat ialah pergantian pejabat atau personel BUMN," ujar Faisal, Ahad (9/2).

Faisal memandang penempatan sejumlah figur yang dinilai memiliki integritas mendapat sambutan positif dari publik. Faisal mengatakan aspek integritas memang menjadi salah satu kunci dalam membenahi BUMN.

Meski begitu, Faisal berharap Kementerian BUMN tak cukup merasa puas dengan catatan positif pada 100 hari pertama.

"Perbaikan itu mempertimbangkan faktor- faktor lain juga, dia harus punya kapasitas teknis mumpuni di bidangnya, lalu aksi bersih-bersih ini, BUMN arahnya mau dibawa ke mana, itu yang belum saya lihat dalam 100 hari pertama," ujarnya.

Faisal berharap, Kementerian BUMN mampu menyampaikan gagasan besar terkait paradigma dalam membenahi BUMN ke depan. Faisal juga menilai pemilihan direksi dan komisaris BUMN yang berintegritas dibarengi dengan kemampuan teknis dan manajerial yang mumpuni.

"BUMN bisa bagus pengelolaannya kalau orang-orang itu punya integritas dan kapasitas di bidangnya, kalau tidak justru akan menghambat," kata dia.

Faisal menyebut BUMN di negara-negara maju seperti China dan Singapura memiliki peranan besar dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi negara.

Ia berharap BUMN-BUMN di Indonesia mampu berkontribusi lebih besar dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

"Sinergi BUMN penting seandainya dijalankan dengan benar maka akan banyak mengatasi persoalan ekonomi di Indonesia," lanjut Faisal.

Faisal berharap Kementerian BUMN mampu meneruskan catatan positif dengan melakukan capaian yang konkret.

Kementerian BUMN, lanjut Faisal, harus memanfaatkan momentum tingginya persepsi publik dalam membenahi BUMN.

Faisal mendorong Kementerian BUMN memberikan kepastian kepada direksi dalam mengambil keputusan mengenai aksi korporasi. Hal ini guna mencegah keraguan atau ketakutan direksi kala mengambil keputusan.

"Ini (catatan positif dari publik) bisa jadi beban yang diemban oleh Kementerian BUMN untuk membuktikan bersih-bersih membawa BUMN lebih baik, kalau tidak, ini akan memukul kepercayaan publik yang sekarang sudah merasa yakin," kata Faisal menambahkan.