Royalti Batubara Bakal Dihapus, Ekonom: Kelakukan Srintil, Beraninya Nguber Yang Kecil-kecil

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>

LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Selasa, 11 Februari 2020, 14:59 WIB

Royalti Batubara Bakal Dihapus, Ekonom: Kelakukan Srintil, Beraninya Nguber Yang Kecil-kecil

Menteri Keuangan, Sri Mulyani/Net

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menyiapkan insentif bagi perusahaan tambang batubara dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

BERITA TERKAIT:

Salah satunya mengenai pembebasan royalti atau royalti nol persen untuk perusahaan tambang batubara.

Perusahaan tambang batubara yang akan mencicipi keringanan itu adalah mereka yang memegang kontrak Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama.

Selain pengurangan royalti, pemerintah juga memberikan dukungan dengan memberikan harga khusus batubara untuk proyek gasifikasi ini. Harga yang disepakati antara 20 dolar AS hingga 21 dolar AS per ton.

Soal rencana tersebut, ekonom senior Rizal Ramli menyebut Sri Mulyani tidak pernah menunjukkan konsistensinya dalam merencanakan kebijakan.

Baru-baru ini, Sri Mulyani mengeluhkan beratnya kas negara untuk membayarkan gaji pensiunan.

"Kelakuan Srintil, beraninya uber yang kecil-kecil, ngomong bayar pensiunan berat, tapi mau hapuskan royalty batubara," ujar Rizal di akun Twitternya, Selasa (11/2).

Rizal pun tak lupa menyertakan nama Presiden Joko Widodo dalam cuitannya dengan nada bertanya soal rencana Sri Mulyani tersebut.

"@jokowi. Kepiye Menkeu Terbalik?" demikian mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.