Rizal Ramli Usulkan Parpol Dibiayai Pemerintah, Begini Syarat-syaratnya

"Yang hancurkan kita semua adalah money politic. Karena untuk menjadi bupati butuh Rp 10-50 miliar, untuk gubernur butuh sekian miliar. The whole system, the mother of corruption di Indonesia, I am sorry to say, adalah politik," tegas Rizal Ramli saat berbicara di acara Indonesia Lawyers Club, Selasa malam (11/2).

Karena itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di periode pertama Presiden Joko Widodo ini pun mengusulkan partai politik yang ada dibiayai oleh pemerintah.

Karena hal tersebut pun sudah jamak dilakukan di negara-negara Eropa, Australia, juga Selandia Baru.

RR, sapaan akrabnya, mengestimasi pemerintah hanya butuh dana Rp 6 triliun per tahun untuk membiayai partai-partai politik ini. Angka ini jauh lebih rendah dibanding uang yang dikemplang parpol, yang diperkirakan RR mencapai 50-70 triliun rupiah.

"Kita ubah criminal democracy ini menjadi demokrasi yang amanah dan good governance. Sehingga orang-orang baik, orang-orang bagus bisa masuk ke dalam sistem. Menghasilkan the best governance," lanjut mantan Menteri Keuangan Indonesia di era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Namun demikian, ada syarat yang harus dipenuhi oleh parpol sebelum mendapat bantuan dari pemerintah. Syarat ini harus dipenuhi agar parpol tak lagi dikelola  seperti mengatur keluarga.

"Kita teriak demokrasi tapi parpol tidak di-run secara demokrasi. Jadi kalau dibiayai negara, syaratnya parpol harus ganti AD/ART dan harus ada demokrasi internal. Sehingga siapa pun masuk PDIP bisa jadi ketua umum, masuk Demokrat bisa jadi ketua umum, atau Gerindra misalnya," tegas dia.

Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka money politic bisa ditekan dengan kuat. Namun, jika masih bertahan dengan kondisi yang ada saat ini, jangan harap Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik.

"Selama money politic mendominasi politik Indonesia, nggak usah mimpi deh yang aneh-aneh," tandas RR.