Bantah Laporan Dicabut, PPAD Desak MKD Segera Proses Azis Syamsuddin

Perwakilan Perhimpunan Advokat Pro Demokrat (PAPD)/Net

Perhimpunan Advokat Pro Demokrat (PAPD) kembali menyambangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk mengklarifikasi laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Kamis (13/2) siang.

Kuasa Hukum PPAD, Agus Rihat P Manalu mengatakan, maksud pihaknya menyambangi MKD antara lain untuk mengkonfirmasi soal adanya kabar pencabutan laporan mereka. Padahal, hingga saat ini pihaknya tidak pernah mencabut laporan tersebut.

"Jadi 1 bulan kami menunggu, akan tetapi apa yang kita dengar terakhir malah yang direspon adalah pencabutan. Padahal kami sampai saat ini selaku kuasa belum pernah dimohonkan untuk mencabut atau mencabut langsung," tegasnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

Agus Rihat mengurai, kabar pencabutan laporan itu didapat dari sejumlah berita di media online. Disebutkan oleh anggota MKD Arteria Dahlan bahwa laporan soal Azis Syamsuddin telah dicabut. Padahal, pihaknya tidak pernah mencabut laporan tersebut.

"Memang tadi menurut staf di dalam dikatakan ada pencabutan. Karena memang belum pernah merasa mencabut atau memohonkan mencabut. Jadi, kami tetap menginginkan konfirmasi itu agar dibuka apa alasannya dan apa sebenarnya?" bebernya.

Lebih lanjut, Agus Rihat berharap MKD segera memproses laporan soal dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dalam kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lampung Tengah itu lantaran telah melanggar kode etik anggota DPR.

"Sekali lagi harapan kita juga masyarakat Indonesia, MKD juga benar-benar bertugas dengan baik menjaga marwah DPR RI. Tindak lanjuti dengan cepat dan baik," pungkasnya. 

Kolom Komentar


Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Waspada!! Gunung Merapi Menggelembung

Sabtu, 11 Juli 2020

Artikel Lainnya

Anies Kemungkinan Tarik Rem Darurat, Ini Kata Politikus Gerindra
Politik

Anies Kemungkinan Tarik Rem ..

14 Juli 2020 12:45
Jokowi: Yang Tidak Patuhi Protokol Kesehatan Bisa Didenda Hingga Pidana
Politik

Jokowi: Yang Tidak Patuhi Pr..

14 Juli 2020 12:26
Lonjakan Kasus Corona Di Ibukota Bukan Karena Lemahnya Pengawasan, Politikus Gerindra Beberkan Faktor Penyebabnya
Politik

Lonjakan Kasus Corona Di Ibu..

14 Juli 2020 12:22
Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-OTG, Pimpinan DPR: Yang Lebih Penting Jaga Ketat Protokol Kesehatan
Politik

Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-..

14 Juli 2020 12:18
Wacana Hukuman Kurungan Bagi Warga Jabar Yang Tak Pakai Masker Terkesan Jadi Kriminalisasi
Politik

Wacana Hukuman Kurungan Bagi..

14 Juli 2020 12:09
Presiden Bakal Bubarkan 18 Lembaga, Pimpinan DPR: Memang Ada Lembaga Negara Yang Lambat
Politik

Presiden Bakal Bubarkan 18 L..

14 Juli 2020 11:34
Prediksi Corona Meleset, Natalius Pigai Ragu Jokowi Punya Reputasi Sebagai The Real Presiden
Politik

Prediksi Corona Meleset, Nat..

14 Juli 2020 11:10
Jokowi
Politik

Jokowi Koreksi Puncak Corona..

14 Juli 2020 10:56