Banyak Pasal Hilang Di RUU Ciptaker, WALHI: Ini Hal Paling Konyol

DPR terima draft RUU Omnibus Law/RMOL

Ditekennya draft Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja melalui Surat Presiden (Surpres) menjadi kritikan tersendiri bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Beberapa pasal yang menyangkut perlindungan keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup pun dihapus.

Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional WALHI, Boy Even Sembiring mencatat, setidaknya ada dua poin krusial yang ditiadakan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pertama, direduksinya norma pertanggungjawaban hukum korporasi. Antara lain dengan menghapus unsur 'tidak diperlukannya asas pembuktian kesalahan'.

"Belum lagi ketentuan Pasal 49 UU Kehutanan diubah total," kata Boy Even Sembiring dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat (14/2).

Boy Even mengurai, dalam Pasal 49 UU Kehutan itu disebutkan, tidak ada kewajiban tanggung jawab terhadap kebakaran di areal konsesi. Justru dalam RUU tersebut diubah menjadi sekadar bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Padahal, kata Boy Even, sebelumnya pernah ada judicial review yang diajukan dua asosiasi perusahan atau korporasi sekitar tahun 2017 yang meminta penghapusan Pasal 99 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal tersebut bersama Pasal 98 UU PPLH sebetulnya bisa menjerat korporasi pembakar hutan dan lahan.

"Di RUU Cipta Kerja, tidak sekadar Pasal 99 yang dilemahkan, termasuk Pasal 98. Bahkan, ketentuan pidana sangat sulit dioperasikan kepada korporasi karena tidak ada sanksi denda," sesalnya.

Boy Even meneruskan, poin krusial kedua yang tidak kalah penting yakni soal partisipasi publik terkait lingkungan hidup yang dihapuskan.

"Ini adalah hal yang paling konyol," sambungnya.

Atas dasar itu, WALHI menyatakan sikap tegas untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai mengancam lingkungan hidup dan tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas.

"Persoalan mendasarnya bukan hanya karena ketiadaan partisipasi publik dan keterbukaan informasi. RUU ini secara substansi dan sejak awal memang untuk melayani kepentingan investasi," pungkasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?
Politik

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai..

11 Agustus 2020 06:04
Pendiri PAN Pertanyakan Jasa Fahri Hamzah Dan Fadli Zon Untuk Negara
Politik

Pendiri PAN Pertanyakan Jasa..

11 Agustus 2020 05:22
Senator Jakarta: Kepala Daerah Jangan Paksakan Diri Terapkan Sekolah Tatap Muka
Politik

Senator Jakarta: Kepala Daer..

11 Agustus 2020 03:58
MPR  Dorong Pemerintah Segera Lakukan Terobosan Meredam Peningkatan Kasus Covid-19
Politik

MPR Dorong Pemerintah Seger..

11 Agustus 2020 03:20
Pengamat: Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Terjadi Karena Hilangnya Idealisme Partai
Politik

Pengamat: Calon Tunggal Vs K..

11 Agustus 2020 02:56
AHY-Anies Untuk Pilpres 2024, Benny Harman: Ini Bentuk Kepedulian Rakyat Terhadap Masa Depan Bangsa
Politik

AHY-Anies Untuk Pilpres 2024..

11 Agustus 2020 02:33
Keberhasilan Jokowi Juga Tidak Lepas Dari Pemerintahan SBY
Politik

Keberhasilan Jokowi Juga Tid..

11 Agustus 2020 01:36
Mendagri, Mensos Dan Menkeu Terbitkan SKB Untuk Percepatan Pemutakhiran DTKS
Politik

Mendagri, Mensos Dan Menkeu ..

11 Agustus 2020 01:02