Walhi: Janji Jokowi Soal Lingkungan Hanya Bualan Jika RUU Cipta Kerja Disahkan

Boy Even Sembiring/Net

Janji Presiden Joko Widodo yang akan berpihak pada rakyat dan lingkungan hanya sebatas retorika, jika tetap mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) akan semakin meningkat jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap disahkan.

"Janji Jokowi untuk berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup hanya bualan. Karhutla dan kerusakan lingkungan hidup akan memperparah kondisi krisis apabila RUU Omnibus Law dipaksa untuk disahkan. Dibahas saja tidak pantas!" kata Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Boy Even Sembiring, Jumat (14/2).

Walhi menyoroti dua poin krusial dalam draft resmi RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diteken Presiden Jokowi melalui Surat Presiden (Surpres). Pertama, soal ketentuan UU Kehutanan yang dirombak total dengan menghapus pasal-pasal sanski hukum terkait kebakaran hutan dan korporasi.

"Ketentuan Pasal 49 UU Kehutan diubah total. Tidak ada kewajiban tanggung jawab terhadap kebakaran di areal konsesi. Di RUU Cipta Kerja diubah sekadar bertanggungjawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran," kata Boy Even Sembiring.

Selanjutnya, soal partisipasi publik terhadap lingkungan hidupnya sendiri pun dihapus dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

Boy Even Sembiring mengurai, hak partisipasi publik melalui jalur peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengoreksi atau menguji izin lingkungan dan/atau izin usaha melalui Peradilan Administrasi (PTUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah dihapus.

"Ini adalah hal yang paling konyol!" tegasnya.

Atas dasar itu, Walhi menyatakan sikap tegas untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini karena dinilai mengancam lingkungan hidup dan tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas.

"Kami dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja, persoalan mendasarnya bukan hanya karena ketiadaan partisipasi publik dan keterbukaan informasi. RUU ini secara substansi dan sejak awal memang untuk melayani kepentingan investasi," demikian Boy Even Sembiring.

Kolom Komentar


Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Waspada!! Gunung Merapi Menggelembung

Sabtu, 11 Juli 2020

Artikel Lainnya

Anies Kemungkinan Tarik Rem Darurat, Ini Kata Politikus Gerindra
Politik

Anies Kemungkinan Tarik Rem ..

14 Juli 2020 12:45
Jokowi: Yang Tidak Patuhi Protokol Kesehatan Bisa Didenda Hingga Pidana
Politik

Jokowi: Yang Tidak Patuhi Pr..

14 Juli 2020 12:26
Lonjakan Kasus Corona Di Ibukota Bukan Karena Lemahnya Pengawasan, Politikus Gerindra Beberkan Faktor Penyebabnya
Politik

Lonjakan Kasus Corona Di Ibu..

14 Juli 2020 12:22
Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-OTG, Pimpinan DPR: Yang Lebih Penting Jaga Ketat Protokol Kesehatan
Politik

Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-..

14 Juli 2020 12:18
Wacana Hukuman Kurungan Bagi Warga Jabar Yang Tak Pakai Masker Terkesan Jadi Kriminalisasi
Politik

Wacana Hukuman Kurungan Bagi..

14 Juli 2020 12:09
Presiden Bakal Bubarkan 18 Lembaga, Pimpinan DPR: Memang Ada Lembaga Negara Yang Lambat
Politik

Presiden Bakal Bubarkan 18 L..

14 Juli 2020 11:34
Prediksi Corona Meleset, Natalius Pigai Ragu Jokowi Punya Reputasi Sebagai The Real Presiden
Politik

Prediksi Corona Meleset, Nat..

14 Juli 2020 11:10
Jokowi
Politik

Jokowi Koreksi Puncak Corona..

14 Juli 2020 10:56