Soal ‘Dokumen 'Sampah’ Tokoh Papua Kecewa Kepada Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud Md/Net

Beberapa waktu lalu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut data aktivis HAM Veronica Koman soal korban meninggal dan tahanan politik Papua yang diberikan adalah sampah. Pernyataan tersebut pun menuai kritikan.

Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR Dapil Papua dan Papua Barat (MPR For Papua) Yorrys Raweyai serta Tokoh Papua Diaz Gwijangge mengungkapkan kekecewaannya.

"Selaku ketua forum ini, sebetulnya sebagai seorang menteri ya pembantu presiden apalagi membawahi beberapa Kementerian itu Polhukam, tidak etis beliau menyampaikan itu," ujar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2).

Veronica Koman keliling Papua dalam misi kemanusiaannya, menurut Yorrys, dan data dari Veronica Koman itu lengkap.

"Data beliau mungkin lebih lengkap, ada 3 buku yang lengkap sekali dengan dokumen-dokumen foto dan sebagainya, sudah diserahkan kepada kami," ujar Senator asal Provinsi Papua itu.

Dia mengatakan, pihaknya pun sudah menyerahkan data dari Veronica Koman itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Amnesti Internasional.

"Cuma sebagai Menko Polhukam sih tidak etis ngomong itu," ujarnya lagi.

Harusnya pemerintah membuka mata dan telinga daripada menyimpulkan sendiri secara sepihak. Saat ini Papua sedang membutuhkan ruang dialogis untuk menyuarakan aspirasi.

Diaz Gwijangge pun mengungkapkan hal yang sama. Sebangai seorang intelektual dan akademisi, Mahfud Md mestinya memahami betul tentang hukum, serta bagian dari pemerintah saat ini.

"Dia tidak layak menyampaikan ini, itu sangat menyakitkan orang Papua, hati orang Papua, dan semua tumpukan-tumpukan, seperti dia bilang sampah, semua ini yang ini suatu saat kita bongkar nanti akan jadi negara ini seperti apa," ujar Diaz Gwijangge.

Mahfud MD telah mengklarifikasi pernyataannya itu.  

Ia menjelaskan kata sampah yang sempat dia lontarkan bukan ditunjukkan kepada dokumen berisi data korban dan tahanan politik Papua, melainkan soal pernyataan bahwa Veronica Koman menyerahkan data tersebut kepada Jokowi.

"Karena Veronica itu, waktu di Australia, tidak bertemu presiden, tidak menyerahkan surat kepada Presiden. Tanya aja sama dia kalau ada yang infokan, itu sampah. Bahwa ada surat-surat masuk, diserahkan oleh orang kepada presiden itu bukan sampah," kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2).

Dia pun menuding pernyataan yang sempat dia lontarkan sebelumnya telah ditafsirkan dengan salah. Dia menyatakan sama sekali tak pernah bermaksud mengatakan bahwa dokumen itu adalah sampah.

Lebih lanjut, menurut Mahfud semua dokumen, baik surat maupun data yang diberikan kepada Jokowi saat di Canberra telah ditampung oleh ajudan.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI Nanggala-402 Karena Usia Uzur, Menhan Harus Lakukan Peremajaan
Politik

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI ..

22 April 2021 17:55
Fotonya Jadi Sampul Laporan APBN, Komisi XI: Sri Mulyani Jalankan Misi Siapa?
Politik

Fotonya Jadi Sampul Laporan ..

22 April 2021 17:33
Undang Mendag Dan Mentan, KPK Bahas Kajian Tata Kelola Impor Komoditas
Politik

Undang Mendag Dan Mentan, KP..

22 April 2021 17:31
Tiba Di Kantor Demokrat, Presiden PKS Dan Rombongan Disambut Hangat AHY
Politik

Tiba Di Kantor Demokrat, Pre..

22 April 2021 16:54
Terbesar Di ASEAN, Industri Kaca Batang Jadi Angin Segar Bagi Tenaga Kerja Indonesia
Politik

Terbesar Di ASEAN, Industri ..

22 April 2021 16:46
Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sangat Riskan Kalau Witjaksono Diplot Menteri Investasi
Politik

Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sang..

22 April 2021 16:36
Prabowo Subianto: Pemerintah Dilema, Dahulukan Pertahanan Negara Atau Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Politik

Prabowo Subianto: Pemerintah..

22 April 2021 16:36
Ketua DPR: Jika KRI Nanggala-402 Bermasalah Karena Usia, Alutsista TNI Harus Dimodernisasi
Politik

Ketua DPR: Jika KRI Nanggala..

22 April 2021 16:14