Begitu disampaikan pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah dalam menagggapi pernyataan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang melarang Presiden Jokowi ke Kediri karena takut lengser.
Namun demikian, kultur klenik tersebut tak serta-merta menjadi dasar utama Sekretaris Kabinet melarang agenda kunjungan seorang presiden.
“Tetapi kondisi itu tidak bijak jika dijadikan rujukan utama, terlebih proses politik kita sudah
by system, tidak bisa hanya sebab datang ke Kediri lalu menyebabkan Presiden lengser, pikiran semacam itu seharusnya tidak keluar dari pejabat publik,†ucap Dedi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/2).
Sebaliknya, pernyataan Pramono tersebut justru bisa berpotensi menjadi masalah baru lantaran melarang seorang kepala negara yang sudah sejatinya mengunjungi daerah pemerintahannya.
“Pramono punya potensi rasis budaya, di mana masyarakat Kediri ia anggap ancaman dalam perspektif mistis. Padahal pejabat publik seharusnya tidak demikian,†ujarnya.
Oleh karenanya, pihaknya menyanagkan narasi yang dibangun pembantu presiden yang seakan-akan lebih percaya pada hal-hal yang berbau mistis.
“Sangat disayangkan pernyataan itu. Andai benar presiden lengser setelah berkunjung ke satu daerah, satu-satunya alasan tentu karena presiden tidak lagi diharapkan publik, bukan hal mistis,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: