Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengakui realisasi program tersebut memang tidak mudah. Pemerintah menargetkan paling cepat program bisa dilaksanakan pada bulan April dengan target sebanyak 2 juta peserta. Dana yang dikucurkan sebanyak Rp 10 triliun.
"Ini tidak mudah, tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar target terpenuhi. Untuk itu, kita awali Jabodetabek, lalu kita akan dapat
feedback dan masif ke daerah lain," ungkapnya saat membuka acara dalam Seminar Forum Kebijakan Ketenagakerjaan 2020, Gedung Pakarti, Tanah Abang III, Selasa (18/2).
Mantan panglima TNI mengurai, Program Kartu Pra Kerja membutuhkan Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan dirilis bulan ini. Setelah itu, mulai dilakukan persiapan seperti pembentukan Project Management Office (PMO) yang akan mengelola program ini secara keseluruhan.
"Jadi secepatnya, Februari turun Perpres, Maret persiapan, ya April (diselenggarakan)," jelas Moeldoko.
Bukan hanya itu, Moeldoko juga menerangkan bahwa PMO akan berkolaborasi dengan penyedia jasa kursus dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mendukung program ini.
Tentunya penunjukan Penyedia Kursus dan BLK tersebut telah melalui proses verifikasi yang sangat ketat serta melibatkan Kemenaker, platform, pemda, dan PMO untuk mapping sesuai dengan standar.
"Kartu Pra Kerja ini bukan hanya pekerjaan pemerintah, tapi juga stakeholder. Untuk itu, presiden ingin adanya sebuah perubahan baru," tegas Moeldoko.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Salah satu janji kampanye Presiden Jokowi adalah mengeluarkan Kartu Pra Kerja yang dapat dimanfaatkan kaum muda dalam memasuki dunia kerja dan meningkatkan kemampuan untuk berwirausaha. 
BERITA TERKAIT: