Tak Dilibatkan Bahas RUU Ciptaker, AJI: Mau Buat UU Apa Konspirasi Kejahatan?

Ketua AJI, Abdul Manan (kedua dari kiri)/RMOL

Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang kini masuk ke meja DPR RI dinilai cacat secara administratif lantaran tak mengikutsertakan wartawan dalam pembahasan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Abdul Manan menanggapi Omnibus Law yang berisi 1244 pasal dari 79 undang-undang dalam RUU Ciptaker. Di dalamnya, terdapat pula revisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang 40/1999 tentang pers.

"Ketika UU Omnibus Law dilakukan rahasia, memunculkan pertanyaan, ini mau buat UU atau merencanakan kejahatan?" tegas Abdul Manan saat melakukan Konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Selasa (18/2).

"Kita melihat ada nuansa konspirasi kejahatan. Kan hanya orang mau merampok dan melakukan kejahatan yang melakukan secara sembunyi-sembunyi," sambungnya.

Salah satu subtansi kemerdekaan pers adalah rezim self regulation. Pers diberi kewenangan merumuskan aturan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah.

Itulah mengapa ketentuan-ketentuan dalam UU 40/1999 tidak diturunkan dalam bentuk PP yang notabene merupakan produk pemerintah, melainkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

Dengan kata lain, lanjut Manan pers diberi kewenangan merumuskan aturan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah.

Namun RUU Ciptaker yang antara lain mengubah pasal 18 UU Pers memuat usulan pemerintah dapat ikut mengatur melalui Peraturan Pemerintah.

"Jadi kalau pemerintah memasukkan klausul itu, sama dengan campur tangan lagi urusan pers. Itu kan seperti mengembalikan sejarah orde baru. Itu harus kita lawan," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Pemerintah Harus Cegah Pihak-pihak Yang Ingin Raup Keuntungan Dari Vaksin Covid-19
Politik

Pemerintah Harus Cegah Pihak..

22 Januari 2021 14:05
Eks Kader PAN Terjerat Asusila, Eddy Soeparno: Hukum Seberat-beratnya!
Politik

Eks Kader PAN Terjerat Asusi..

22 Januari 2021 13:52
Untuk Ciptakan Persaingan Usaha Sehat, KPPU Sambut Baik RPP UU Ciptaker Sektor Poltesiar
Politik

Untuk Ciptakan Persaingan Us..

22 Januari 2021 13:44
Laksamana: Pemahaman Pandji Soal Ormas Terlalu Dangkal
Politik

Laksamana: Pemahaman Pandji ..

22 Januari 2021 13:40
Legislator PDIP Setuju Usulan JMSI, Kalangan Wartawan Masuk Kelompok Prioritas Penerima Vaksin
Politik

Legislator PDIP Setuju Usula..

22 Januari 2021 13:19
Empat Faktor Ini Akan Membuat AS Tinggalkan Dukungan Untuk Rezim Jokowi
Politik

Empat Faktor Ini Akan Membua..

22 Januari 2021 13:15
Dipicu 3 Faktor, Hubungan China-AS Diperkirakan Tetap Memanas
Politik

Dipicu 3 Faktor, Hubungan Ch..

22 Januari 2021 11:59
Ibarat Pepatah Di Mana Ada Gula Di Situ Ada Semut, Begitulah Penugasan Ferdy Sambo Di Sisi Komjen Listyo Sigit
Politik

Ibarat Pepatah Di Mana Ada G..

22 Januari 2021 11:39