Orasi Terhalang Pamdal, Atmaja Minta Pimpinan DPR Segera Bentuk Pansus Jiwasraya

Di gedung tempat berkantor pimpinan DPR itu, mereka ingin menggelar aksi dan orasi untuk menagih keseriusan Parlemen dalam menyelesaikan megaskandal Jiwasraya.

Tidak berlangsung lama, aktifitas mereka langsung dihentikan pasukan pengamanan dalam (Pamdal) DPR. Sempat terjadi cekcok mulut, sebelum petugas Pamdal menyita pengeras suara dan selebaran yang mereka bawa.

"Seluruh fraksi DPR harus punya keberanian politik, sebagai pertanggungjawaban amanah rakyat, dengan segera bentuk angket Jiwasrayagate," kata koordinator Atmaja, Ainur Ridha kepada wartawan.

Kata dia, sejak skansal maling Jiwasraya menyeruak, banyak praduga-praduga muncul dan menjadi opini yang liar di ruang publik.

"Entah kecurigaan bahwa dana itu dipakai untk dana politik, dugaan keterlibatan Kepala Staff Kepresidenan (KSP), pembiaran adanya kejahatan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga dugaan transaksi goreng saham dengan cara culas oleh perusahaan menteri BUMN Erick Thohir dan Wantimpres Sri Dato Tahir," katanya.

Kalaupun saat ini Kejaksaan Agung sudah melakukan proses hukum dengan menetapkan beberapa tersangka. Ainur menegaskan hal itu justru akan menjadi masalah baru jika berkembang hingga penyitaan aset para tersangka.

"Upaya Kejagung yang mulai menetapkan tersangka orang-orang yang diduga terlibat dan penyitaan aset-asetnya, kelak justru akan menimbulkan masalah baru. Masalah hukum keperdataan karena aset yang disita sebagian sudah menjadi milik pihak ketiga sebab adanya transaksi bisnis, seperti pembelian properti dan lainnya," jelasnya.

Dari pada berpolemik dan membiarkan praduga terus berkembang. Atmaja, kata dia, mendesak kepada pimpinan DPR untuk segera membentuk pansus angket Jiwasraya sebagaimana sudah diusulkan Fraksi Partai Demokrat dan PKS.

"Pimpinan DPR harus segera proses dan mensahkan usulan angket Jiwasraya oleh Fraksi Demokrat dan PKS terkait angket Jiwasraya," pungkasnya.