Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Solusi Rizal Ramli Untuk Keprihatinan Jokowi Pada Industri Baja Nasional

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Kamis, 20 Februari 2020, 12:58 WIB
Solusi Rizal Ramli Untuk Keprihatinan Jokowi Pada Industri Baja Nasional
Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net
rmol news logo Persoalan dalam industri baja nasional tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah. Sebab dampak dari impor baja turut memicu defisit transaksi berjalan yang kian melebar.

Begitu peringatan ekonom senior DR. Rizal Ramli menanggapi keprihatinan Presiden Joko Widodo atas besarnya impor baja yang masuk ke Indonesia. Disebutkan Jokowi bahwa baja masuk dalam urutan ketiga terbesar dalam daftar impor.

Jokowi juga sadar impor baja takan merugikan industri nasional dan memicu defisit transaksi berjalan.

Jauh hari sebelum Jokowi menyampaikan keprihatinan itu di rapat kabinet terbatas, Kantor Presiden, Rabu (12/2), Rizal Ramlu sudah memberi peringatan soal hal ini.

Tepatnya pada Oktober 2018, mantan anggota tim panel ekonomi PBB itu mewanti-wanti bahwa lonjakan impor baja tidak saja membuat defisit transaksi berjalan kian melebar, tapi juga menyulitkan usaha industri baja nasional.

RR, sapaan akrabnya, sudah memprediksi jika sudah sulit, kenaikan pengangguran serta masalah sosial yang mengikutinya, tinggal menunggu giliran. Karena itu, kata Rizal, harus ada terobosan yang memadai.

Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu pun sempat mengusulkan sejumlah langkah yang bisa ditempuh tim ekonomi pemerintah.

"Pertama, memanfaatkan kedekatan dengan China, dengan melobi pemimpin negara itu. Poin kita jelas. Kurangi ekspor baja mereka ke sini,” ujar Rizal Ramli mengulangi apa yang pernah disampaikannya satu setengah tahun yang lalu itu, kepada wartawan, Kamis (20/2).

Dalam lobi itu, sambungnya, pemerintah juga harus tegas bahwa ekonomi Indonesia sedang sempoyongan, dan China bisa ikut kena getah juga.

“Dan jika cara negosiasi itu seperti memukul angin alias sia-sia belaka, harus pikirkan cara lain yang lebih bergigi," ujarnya.

Kedua, sambung Rizal Ramli, pemerintah harus menerapkan kebijakan anti dumping. Dalam hal ini, Indonesia harus menetapkan tarif bea masuk 25 persen untuk impor baja dan segala turunannya.

"Dengan tarif bea masuk 25 persen itu, pasar akan kembali sehat. Harga jadi kompetitif. Ekonomis bagi industri baja dalam negeri. Mereka bisa bersaing, produksi bisa naik, dan tentu saja bisa membukukan keuntungan," katanya.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA