Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Si Kaya Nikahi Si Miskin, Muhadjir: Itu Hanya Saran Jangan Dipelesetkan Jadi Wajib

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Jumat, 21 Februari 2020, 07:27 WIB
Si Kaya Nikahi Si Miskin, Muhadjir: Itu Hanya Saran Jangan Dipelesetkan Jadi Wajib
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy/Net
rmol news logo Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menghebohkan publik dengar pernyataannya. Ia mengusulkan Kementerian Agama untuk bisa menerbitkan fatwa terkait pernikahan lintas ekonomi.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Usul itu ia sampaikan lantaran melihat problem kemiskinan di masyarakat.

Menurutnya, orang kaya wajib menikahi orang miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan baru serta tafsir agama soal pernikahan yang harus dilakukan antara dua orang yang setara atau kufu.

"Mbok disarankan sekarang dibikin, Pak Menteri Agama ada fatwa; yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," ujar Muhadjir saat memberikan sambutan di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di JIExpo, Kamis (20/2).

Ia berpandangan, jika si miskin mencari yang miskin maka lahirlah keluarga miskin baru. 

“Inilah problem di Indonesia," ujarnya.

Saat dikonfirmasi mengenai pernyataannya itu, Muhadjir mengatakan, usulan yang keluar dari mulutnya hanyalah sebuah saran. Usulan tersebut dinilai sebagai gerakan moral untuk memutus rantai kemiskinan.

"Itu kan intermezzo. Fatwa kan bahasa Arabnya anjuran. Anjuran, saran,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).

Ia menerangkan, ada semacam gerakan moral bagaimana agar memutus mata rantai kemiskinan.

“Bagaimana agar memutuskan mata rantai kemiskinan itu, antara lain supaya si kaya tidak memilih-milih, mencari jodoh atau menantu yang sesama kaya. Jadi gerakan moral saja," tegasnya.

Muhadjir menegaskan lagi usulan dalam fatwa tidak bersifat wajib.

“Mana ada anjuran mengikat? Jangan seolah dipelesetkan jadi wajib," ujar Muhadjir. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA