Tanggapi Tuntutan Aksi 212, Pengamat: Koruptor Dipotong Tangan Itu Bak Mimpi Di Siang Bolong

Aksi 212/RMOL

Hukuman berat bagi para koruptor menjadi tuntutan yang diserukan peserta Aksi 212 yang digelar di Patung Arjuna Wiwaha pada Jumat (21/2) kemarin. Aksi tersebut mengusung tema “Berantas Megakorupsi, Selamatkan NKRI.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis bahkan menyerukan agar para koruptor dihukum potong tangan.

Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengaku setuju dengan hukuman berat tersebut. Pasalnya hanya dengan begitu koruptor bisa jera.

Namun demikian, Dedi mengakui bahwa seruan tersebut sulit diterapkan di Indonesia.

"Terlalu sulit menerapkan hukuman potong tangan di Indonesia, karena itu harus mengubah dasar-dasar hukum negara," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/2).

Dia menilai hukuman berat memang harus ada, tapi jangan sampai sadistis. Paling rasional adalah mengembalikan semua kerugian negara dan semua pembiayaan selama proses pembuktian di persidangan harus ditanggung terdakwa.

“Kemudian, hak politik koruptor harus dicabut secara permanen, jika perlu termasuk hak politik keluarga inti dari koruptor," jelas Dedi.

Walau demikian, Dedi juga mengaku pesimis jika hukuman berat tersebut dapat terlaksana. Bahkan ia menganggap harapan tersebut hanyalah seperti mimpi pada siang hari, yang sebatas menjadi angan-angan hampa.

"Mengusulkan hukuman berat koruptor seperti mimpi siang hari, karena kita tahu pemerintah justru memgambil sikap sebaliknya, menempatkan korupsi sebatas kejahatan biasa dan membatasi wewenang KPK, bahkan terkesan ramah terhadap pelaku korupsi," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Kepala Bappenas: New Normal Tidak Rumit, Dan Tidak Perlu Dirumit-rumitkan
Politik

Kepala Bappenas: New Normal ..

02 Juni 2020 18:36
Ade Armando, Segeralah Minta Maaf Pada Muhammadiyah Dan Din Syamsuddin Sebelum Kader IMM Bergerak
Politik

Ade Armando, Segeralah Minta..

02 Juni 2020 17:51
Kebijakan New Normal, Solusi Bagi Kelompok Kesehatan Dan Ekonomi Di Tengah Pandemik Covid-19
Politik

Kebijakan New Normal, Solusi..

02 Juni 2020 17:51
Maju Pilkada Lewat Partai Nasdem, Petrus Uropmabin: Surya Paloh Punya Hati Untuk Orang Papua
Politik

Maju Pilkada Lewat Partai Na..

02 Juni 2020 17:22
Dosen UBK: Nilai Pancasila Wajib Diterapkan Saat Pandemik, Hindari Dikotomi Dan Jangan Andalkan Luar Negeri
Politik

Dosen UBK: Nilai Pancasila W..

02 Juni 2020 17:21
Penangkapan Nurhadi Jadi Pintu Masuk Pemberantasan Mafia Hukum
Politik

Penangkapan Nurhadi Jadi Pin..

02 Juni 2020 17:07
Panglima TNI Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Dharma Kepada KSAL Dan KSAU
Politik

Panglima TNI Sematkan Tanda ..

02 Juni 2020 16:51
Jelang New Normal, Jokowi Minta Pengelola Masjid Siapkan Protokol Kesehatan
Politik

Jelang New Normal, Jokowi Mi..

02 Juni 2020 16:24