Demi Hindari Noda Demokrasi, Kader Demokrat Inginkan Aklamasi Ketimbang Voting

Hal itu disebabkan karena pragmatisme berbagai kekuatan modal yang menunggangi nama-nama tertentu berpotensi membahayakan soliditas mesin Partai Demokrat.

Demikian analisis yang disampaikan oleh Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/2).

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, saat Anas Urbaningrum terpilih dulu notabene berada di luar kendali dan supervisi langsung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akibatnya terjadi hal-hal tak diinginkan.

"Hingga berakibat kepada terkoreksinya elektabilitas Demokrat secara signifikan di Pemilu 2014 lalu," ujarnya.

Karena itu, wajar jika banyak kader yang menginginkan pengganti Ketum hendaknya berasal dari pihak-pihak yang telah dididik, memiliki kesamaan cara pandang politik dan kebangsaan dengan SBY, dan mendapatkan restu politik dari sang Ketua Umum.

Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa banyak kader Demokrat yang cenderung menghendaki pemilihan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara aklamasi.

"Sebab, sistem aklamasi tentu berbeda dengan sistem penunjukan. Sehingga tetap menjamin hak suara pengurusnya," jelas Khoirul.

Selain itu, Partai Demokrat tampaknya harus belajar pada pengalaman Kongres PAN. Di mana mekanisme voting yang dilakukan pada basis politik yang kurang terkonsolidasi, berpotensi membuka ruang konflik internal yang justru menjadi 'noda demokrasi'.

Apa yang terlihat dalam Kongres PAN beberapa waktu lalu adalah fakta tak terbantahkan soal ternodanya demokrasi di dalam partai. Karena itu, Partai Demokrat tampaknya tidak ingin mengambil risiko lebih besar.

"Sehingga wajar jika kemungkinan mekanisme aklamasi akan diambil ketimbang voting, konvensi, apalagi mekanisme penunjukkan," pungkasnya.