Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Arab Saudi Stop Izin Umrah, Ini Langkah Pemerintah Indonesia

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>
LAPORAN: AHMAD ALFIAN
  • Kamis, 27 Februari 2020, 17:53 WIB
Arab Saudi Stop Izin Umrah, Ini Langkah Pemerintah Indonesia
Konferensi pers rapat tingkat menteri/RMOL
rmol news logo Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sementara waktu menangguhkan kunjungan ke negara tersebut, baik untuk tujuan umroh maupun kunjungan ziarah ke Masjid Nabawi.

Kebijakan tersebut diambil menyusul penyebaran virus novel corona  (Covid-19) dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait langkah pemerintah terhadap nasib jamaah umroh asal Indonesia.

Digelar secara tertutup di ruang rapat Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).

Rapat koordinasi itu dihadiri Menteri Luar Negeri, Retno L Marsudi; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Agama, Fachrul Razi, serta perwakilan dari Kemenkumham.

Muhadjir menjelaskan, berdasarkan arahan dari Presiden RI Joko Widodo, maka Pemerintah pun menegaskan empat poin.

"Pertama, Pemerintah Indonesia memahami keputusan pemerintah kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan penghentian sementara izin masuk untuk pelaksanaan umrah dan ziarah khususnya ziarah ke masjid Nabawi," katanya.

Selanjutnya, Muhadjir menjelaskan, Pemerintah Indonesia memahami bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kepentingan kesehatan umat yang lebih besar terutama jamaah umroh dan ziarah.

Ketiga, lanjut Muhadjir, pemerintah Indonesia telah melakukan  komunikasi dengan Pemerintah kerajaan Arab Saudi antara lain, yang pertama agar jamaah yang sedang melakukan ibadah dapat terus melanjutkan ibadahnya.

"Agar yang sudah terlanjur (berangkat) atau akan mendarat supaya diizinkan untuk melanjutkan ibadah atau ziarah," jelasnya.

Terakhir, Muhadjir mengatakan setelah rapat koordinasi hari ini, selanjutnya akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan dengan tujuan semaksimal mungkin melindungi kepentingan calon jamaah.

"Terutama yang berkaitan dengan biro perjalanan maskapai penerbangan, akomodasi, dan hotel maupun visa," pungkasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA