Ketua DPD II KNPI Kepulauan Seribu, Lukman Hadi mengatakan aksi yang digelar di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (28/2) itu ditujukan kepada semua elemen pemerintah. Namun demikian, mereka batal menggelar aksi di Istana Negara sebagaimana undangan yang disebar ke media.
"Tadi kami berorasi di depan Balaikota saja. Di pinggir jalan. Di sana kita datang, hanya gelar poster, lalu kita penyampaian surat terbuka," ujarnya
Kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/2).
Lukman Hadi mengatakan bahwa surat terbuka yang dibuat ditujukkan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, masyarakat meminta pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang rencana observasi 188 WNI Anak Buah Kapal Pesiar World Dream.
Hal itu disampaikan karena observasi di Pulau Sebaru menimbulkan keresahan dan kekhawatiran serta ketakutan yang luar biasa masyarakat.
"Lantaran kita semua sudah mengetahui dampak dari virus corona (Covid-19) dari publikasi media selama ini," ungkap surat terbuka tersebut.
Disebutkan pula masyarakat Kepulauan Seribu meminta hak dasar mereka sebagai warga negara, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 untuk mendapat jaminan hidup sehat dan terlindungi dari ancaman bahaya dapat dipenuhi, jika Pulau Sebaru tetap dijadikan lokasi observasi.
"Kita sebenarnya tidak menolak. Kita hanya minta kepada presiden untuk meninjau ulang keputusan observasi di Pulau Sebaru. Jadi kita minta itu tetap dilakukan di KRI Soeharso," ujar Lukman Hadi.
"Kenapa seperti itu? Karena kapal itu (KRI Soeharso) kapal rumah sakit yang setipe dengan rumah sakit tipe B. Jadi semua alat dan fasilitasnya jauh lebih lengkap," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Asosiasi Masyarakat Kepulauan Seribu menggelar aksi protes atas penggunaan Pulau Sebaru Kecil sebagai lokasi observasi 188 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Kapal Pesiar World Dream. 
BERITA TERKAIT: