RUU Kerukunan Umat Bergama Masuk Prolegnas 2019-2024

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII dari Partai Golkar Tb. Ace Hasan Syadzily saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Ace, pihaknya sudah mengusulkan UU KUB karena saat ini KUB hanya menggunakan dasar hukum Peraturan Bersama Dua Menteri (PBDM).

"Kami memang sudah mengusulkan dalam prolegnas ini ada namanya UU tentang KUB. Selama ini dasar hukum KUB baru sebatas PBDM . Alangkah baiknya jika itu diangkat menjadi undang undang, itu yang juga kami usulkan," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara, TB. Ace Hasan Syadzily, di Manado, Jumat (28/02) seperti dikutuip dari laman Kemenag.go.id.

Lebih lanjut Ace menjelaskan, dalam UU tersebut, ada usulan ketentuan yang mengatur tiap kabupaten/kota/provinsi untuk memberikan dukungan terhadap keberadaan FKUB.

Menurut Ace, peran FKUB penting dalam menjaga keukunan umat beragama, terlebih tokoh tokoh yang terlibat sangat berpengaruh di masing-masing agamanya.

"Sehingga, dari sejak awal kita bisa mendeteksi potensi yang bisa mengganggu suasana kerukunan umat beragama," ujarnya.

Ace mengapresiasi kerukunan di Sulawesi Utara. Menurutnya, suasananya kondusif dalam kondisi masyarakatnya rukun harus terus dijaga dan ditingkatkan.

"Sejauh yang kami amati memang tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan terkait peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu," ujarnya.

"Saya kira masyarakat harus menjaga suasana tersebut, dengan menjaga kondusifitas, dengan betul-betul masyarakatnnya saling melindungi, tenggang rasa terhadap agamanya masing-masing," tandas politisi Golkar ini.