Jumat Depan, FPI-PA 212-GNPF Ulama Akan Geruduk Kedutaan Besar India Di Jakarta

Foto:Net

Pengesahan Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India (CAB) pada Desember 2019 menjadi polemik dan memicu kerusuhan antara pemeluk agama di New Delhi, India

Parlemen India menerbitkan undang-undang yang akan memberikan kewarganegaraan India kepada para imigran dari tiga negara tetangga: Pakistan, Afghanistan, Bangladesh kecuali jika mereka adalah muslim.

Kerusuhan pun mencuat pada Minggu lalu (23/2) dengan aksi-aksi protes terhadap UU kewarganegaraan yang dijuluki undang-undang 'anti-muslim', yang telah memicu protes nasional, khususnya kalangan muslim.

Namun aksi protes itu kemudian berubah menjadi kerusuhan antara warga Islam dan Hindu pada Senin (24/2) dan Selasa (25/2).

Kerusuhan diperparah dengan adanya para perusuh yang bersenjatakan pedang, batu dan bahkan senjata api. Akibatnya puluhan korban berjatuhan dan tidak sedikit yang mengalami luka-luka.

Peristiwa tersebut mendapatkan kecaman dari banyak warga dunia. Tidak terkecuali dari Indonesia yang datang dari Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.  

Melalui pernyataan sikap, mereka menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk melawan kezaliman yang terjadi di India.

"Mengutuk keras dan mengecam berbagai tindakan kekerasan dan presekusi yang dilakukan oleh kelompok Hindu Radikalis Ekstrimis dan penguasa India terhadap umat Islam India," isi pernyataan sikap tersebut, Sabtu (29/2).

Selain itu, mereka pun mendesak pemerintah India untuk mencabut UU Kewarganegaraan yang telah digunakan oleh kelompok Hindu radikalis ekstrimis India sebagai instrumen untuk melakukan berbagai tindakan presekusi terhadap umat Islam India.

Selanjutnya, mendesak pemerintah India untuk segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India serta untuk segera menangkap para pelaku persekusi termasuk di dalamnya pimpinan kelompok radikalis ekstrimis yang mensponsori berbagai tindak kekerasan.

Tak hanya itu, mereka pun mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah politik terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok Hindu Radikalis Ekstrimis dan Intoleran di India.

"Terakhir, menyerukan umat Islam Indonesia untuk melakukan aksi protes ke Kedutaan Besar India di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020," masih isi pernyataan sikap FPI, PA 212, dan GNPF Ulama.

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

FX Hadi Rudyatmo Ngaku Ditawari Kursi Wamen PUPR, Tapi Ditolak Demi Dampingi Gibran
Politik

FX Hadi Rudyatmo Ngaku Ditaw..

28 Januari 2021 01:39
Pengamat: Baliho Ridwan Kamil Capres 2024 Bukan Curi Start
Politik

Pengamat: Baliho Ridwan Kami..

28 Januari 2021 01:13
Menko Airlangga Beberkan Enam Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021
Politik

Menko Airlangga Beberkan Ena..

28 Januari 2021 00:01
Resmi Dilantik Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Diharapkan Mengayomi Semua Kalangan
Politik

Resmi Dilantik Kapolri, Jend..

27 Januari 2021 22:25
Listyo Sigit Kapolri, Apjati Berharap Ada Perhatian Khusus Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang
Politik

Listyo Sigit Kapolri, Apjati..

27 Januari 2021 21:32
Prabowo Subianto Dikabarkan Sedang Sakit, Begini Kata Gerindra
Politik

Prabowo Subianto Dikabarkan ..

27 Januari 2021 21:27
Adhie Massardi: Jangan Berhenti Di Ambroncius Nababan, Bongkar Jaringan Ekstrimis Rasis Yang Berlindung Di Balik Kekuasaan
Politik

Adhie Massardi: Jangan Berhe..

27 Januari 2021 20:22
Partai Gelora Tolak PT 5 Persen, Mahfuz: 4 Persen Saja Tidak Mudah Dicapai
Politik

Partai Gelora Tolak PT 5 Per..

27 Januari 2021 19:48